Chibernews.co.id, Malang – Pemerintah Kabupaten Malang masih belum menindaklanjuti hasil seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) yang telah dilakukan sejak Juli 2024.
Padahal, seleksi tersebut telah menghasilkan tiga nama terbaik untuk setiap posisi strategis.
Namun, hingga kini, hasil seleksi tersebut belum diwujudkan dalam bentuk pelantikan.
Sebaliknya, budaya “PLT-isme” atau ketergantungan pada Pelaksana Tugas (PLT) semakin mengakar di tubuh birokrasi Kabupaten Malang.
Jabatan-jabatan strategis seperti Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Infokom), Kepala BPBD, dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup tetap diisi oleh pejabat sementara.
Fenomena ini bukan sekadar soal administratif, melainkan potret birokrasi yang stagnan, gamang, dan minim keberanian mengambil keputusan.
Jika seleksi sudah rampung sejak pertengahan 2024, pertanyaannya: mengapa hingga kini hasilnya tak dieksekusi?
Keanehan semakin mencuat ketika Pemkab Malang justru kembali menggelar uji kompetensi baru bagi 12 pejabat di Kantor Assessment Center BKD Provinsi Jawa Timur, Surabaya, pada Oktober 2025.
Ironisnya, sebagian dari mereka adalah peserta seleksi sebelumnya.
Langkah ini menuai kritik tajam karena dianggap mengulang proses yang telah selesai, sekaligus membuang anggaran daerah tanpa hasil konkret.
“Kami sendiri tidak tahu apa tujuan sebenarnya. Kegiatan ini terasa seperti jalan di tempat,” ungkap salah satu pejabat peserta yang meminta namanya tidak disebut, pada Rabu (29/10/2025).
Wiwid Tuhu P., S.H., M.H., seorang advokat yang juga Bupati LIRA Malang, menilai praktik semacam ini merupakan bentuk kemunduran birokrasi daerah.
Ia menegaskan bahwa secara normatif, uji kompetensi ASN memang diatur dalam hukum, tetapi pelaksanaannya harus memiliki arah yang jelas dan transparan.
“Kami menantikan kejelasan dari Pemkab Malang: apakah hasil seleksi tahun 2024 akan benar-benar dijalankan, atau terus menjadi dokumen yang dibiarkan berdebu di meja birokrasi?”
