Chibernews.co.id, Jakarta – Dugaan korupsi Dana Siap Pakai (DSP) kebencanaan di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menjadi sorotan publik. Anggaran yang semestinya digunakan untuk membantu korban bencana justru diduga diselewengkan, sehingga memicu desakan agar kasus tersebut diusut secara transparan dan para pihak yang terbukti bersalah dijatuhi hukuman setimpal.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) disebut menetapkan lima orang sebagai tersangka setelah menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Selasa, 13 Oktober 2026. Mereka adalah Bima Setyawan, tenaga ahli Kepala BNPB sekaligus adik Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto; Gabriel Purwaka Sigit, Kasubdit Pengelolaan Bantuan dan Kedaruratan BNPB yang juga menjabat sebagai pejabat pembuat komitmen; Richard Erlangga, tenaga ahli Kepala BNPB; serta dua pihak swasta berinisial Gery P dan Syifa NG.
Kasus ini memantik reaksi keras dari berbagai kalangan. Anggota Komisi XIII DPR RI, Rieke Diah Pitaloka, bersama sejumlah elemen masyarakat mendorong penerapan hukuman maksimal, termasuk pidana mati apabila memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Desakan tersebut berangkat dari kekhawatiran atas dugaan penyalahgunaan anggaran yang berkaitan langsung dengan penanganan keadaan darurat. Dana kebencanaan seharusnya menjadi penopang bagi masyarakat yang membutuhkan evakuasi, bantuan kebutuhan dasar, serta pemulihan pascabencana, termasuk dalam menghadapi kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Sorotan serupa datang dari sejumlah organisasi masyarakat dan forum kemanusiaan, di antaranya Aliansi Pembangunan dan Kemanusiaan Indonesia (APKI), Humanitarian Forum Indonesia, serta MPBI. Mereka menilai dugaan penyimpangan anggaran darurat dapat berdampak serius terhadap pemenuhan hak masyarakat terdampak bencana.
Perkara ini sekaligus menjadi ujian bagi transparansi dan pengawasan pengelolaan dana kebencanaan. Penegakan hukum tidak cukup berhenti pada penetapan tersangka, tetapi harus disertai pembuktian yang kuat, pengungkapan aliran dana, serta pertanggungjawaban sesuai hukum.
Meski demikian, status tersangka tidak serta-merta membuktikan seseorang bersalah. Seluruh pihak tetap memiliki hak atas proses hukum yang adil, sementara pengadilan menjadi tempat untuk menentukan pertanggungjawaban pidana berdasarkan alat bukti yang sah.
Dana bencana adalah anggaran untuk menyelamatkan masyarakat, bukan untuk disalahgunakan. Karena itu, pengusutan perkara ini harus dilakukan secara terbuka dan akuntabel agar kepercayaan publik tetap terjaga serta bantuan benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan.
