Chibernews.co.id, Sumenep – Pengadaan Belanja Pakaian Adat Daerah bernilai puluhan juta rupiah di Puskesmas Pamolokan, Kabupaten Sumenep, menuai sorotan tajam publik. Di tengah berbagai persoalan pelayanan kesehatan yang masih dikeluhkan masyarakat, munculnya anggaran untuk pakaian adat justru memantik tanda tanya besar terkait skala prioritas penggunaan dana BLUD Tahun Anggaran 2026.
Berdasarkan data detail paket penyedia dengan kode RUP 6635xxxx, pengadaan tersebut berada di bawah satuan kerja Puskesmas Pamolokan dengan metode E-Purchasing. Dalam dokumen tercatat, kegiatan berlangsung sepanjang Januari hingga Desember 2026 dengan uraian pekerjaan berupa Belanja Pakaian Adat Daerah.
Kebijakan itu langsung memicu reaksi publik. Banyak pihak mempertanyakan urgensi pengadaan pakaian adat di instansi pelayanan kesehatan yang seharusnya lebih fokus pada peningkatan fasilitas medis, pelayanan pasien, hingga kebutuhan obat-obatan.
“Ini yang dipertanyakan masyarakat. Kenapa justru pakaian adat yang dianggarkan besar, sementara kebutuhan pelayanan kesehatan masih banyak yang harus dibenahi. Jangan sampai anggaran publik terkesan dipakai untuk hal yang bukan prioritas,” ujar seorang warga Sumenep yang enggan disebutkan namanya.
Sorotan semakin menguat lantaran Kepala Puskesmas Pamolokan, dr. Novi, diduga memilih bungkam dan menghindari konfirmasi wartawan terkait pengadaan tersebut. Upaya media untuk meminta klarifikasi melalui pesan WhatsApp ke nomor pribadinya tidak mendapat respons hingga berita ini diterbitkan.
Sikap diam pejabat publik dalam polemik penggunaan anggaran negara dinilai justru memperbesar kecurigaan masyarakat. Sebab, keterbukaan informasi menjadi kewajiban yang seharusnya dijunjung setiap institusi pemerintah, terlebih menyangkut penggunaan dana publik.
“Kalau memang pengadaan itu dianggap penting dan sesuai kebutuhan, seharusnya tidak perlu takut memberikan penjelasan. Publik hanya ingin tahu dasar dan manfaatnya,” ungkap salah satu pemerhati kebijakan publik di Sumenep.
Tidak sedikit masyarakat yang menilai bungkamnya pihak Puskesmas Pamolokan mencerminkan minimnya transparansi dalam pengelolaan anggaran. Bahkan, sikap menghindari konfirmasi wartawan dianggap mencederai prinsip akuntabilitas yang selama ini selalu digaungkan pemerintah.
Publik kini mendesak pemerintah daerah dan instansi terkait untuk turun tangan melakukan evaluasi sekaligus membuka secara terang benderang dasar pengadaan pakaian adat tersebut, termasuk siapa penerima, untuk kepentingan apa, serta sejauh mana manfaatnya terhadap peningkatan pelayanan kesehatan.
Jika tidak segera dijelaskan secara terbuka, polemik pengadaan pakaian adat di Puskesmas Pamolokan dikhawatirkan semakin memunculkan asumsi liar dan menggerus kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan anggaran di sektor pelayanan kesehatan.
