Chibernews.co.id, Jakarta — Polemik dugaan keterlibatan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dalam bisnis judi online di Kamboja kembali mencuat setelah tujuh bulan berlalu tanpa satu pun klarifikasi dari yang bersangkutan. Sikap diam Dasco dinilai sejumlah pihak berpotensi mengguncang stabilitas internal Partai Gerindra dan menggerus kepercayaan publik terhadap elite partai penguasa.
Isu ini bermula dari laporan investigasi Majalah Tempo edisi 6 April 2025 berjudul “Pengusaha dan Politikus Pengendali Judi Online di Kamboja”. Dalam laporan tersebut, nama Dasco disebut tercantum dalam dokumen korporasi Golden Princess Hotel & Casino, sebuah perusahaan yang beroperasi di kawasan Bavet City, perbatasan Kamboja–Vietnam, yang diduga menjadi salah satu pusat aktivitas judi daring dan praktik eksploitasi digital terhadap ribuan WNI.
Tempo menyatakan telah meminta tanggapan Dasco sebelum laporan dipublikasikan, namun tidak mendapat respons. Hingga kini, sikap bungkam itu berlanjut. Beberapa kader Partai Gerindra memang membantah laporan tersebut, menyebutnya sebagai “fitnah politik”, namun mereka tidak menampilkan dokumen tandingan yang dapat meluruskan dugaan.
Aktivis antikorupsi sekaligus Ketua Pemuda Aceh–Jakarta, Wanda Assyura, menilai sikap diam seorang pejabat publik setingkat pimpinan DPR bukan langkah yang tepat di tengah isu yang begitu sensitif.
“Diamnya bukan strategi cerdas, tapi gejala feodalisme elite. Wakil rakyat yang diam ketika rakyat disiksa di Kamboja adalah pengkhianat demokrasi,” tegas Wanda, Minggu (2/11/2025).
Tagar #DascoBukaSuara menguat di media sosial selama beberapa pekan terakhir, bersamaan dengan viralnya video penyiksaan WNI yang diduga terjadi di kompleks kasino Bavet. Sejumlah aktivis meminta PPATK melakukan audit transaksi dan mendesak KPK memeriksa ulang LHKPN Dasco.
Di sisi internal partai, posisi komunikasi politik Gerindra belakangan lebih banyak dijalankan oleh Sjafrie Sjamsoeddin, sebuah pergeseran yang oleh sebagian pengamat dibaca sebagai meredupnya peran publik Dasco.
Wanda menilai isu ini tidak bisa dibiarkan tanpa kejelasan. Sebagai pendukung Presiden Prabowo, ia menyebut kasus Dasco berpotensi menjadi titik rawan moral bagi Gerindra.
“Gerindra harus bersih. Kalau tidak, kepercayaan publik bisa runtuh,” ujarnya.
Menurut Wanda, integritas partai akan diuji dari bagaimana Presiden Prabowo Subianto dan struktur Gerindra merespons dugaan ini.
Pemerintah kini tengah mendorong penguatan Satgas Judi Online sebagai simbol ketegasan negara terhadap kejahatan digital lintas batas. Namun Wanda memperingatkan bahwa satgas tersebut akan kehilangan legitimasi bila hanya menyentuh masyarakat kecil sementara dugaan keterlibatan elite politik tidak disentuh.
“Satgas akan kehilangan wibawa jika aparatnya menyentuh publik, tapi tidak menyentuh elite,” katanya
Beberapa sumber penegak hukum menyebut PPATK telah menerima permintaan pemantauan transaksi lintas negara terkait jaringan kasino di Kamboja. Meski demikian, belum ada konfirmasi apakah nama Dasco masuk dalam penelusuran tersebut. Sementara itu, sejumlah anggota Komisi III DPR mendorong KPK mengambil peran untuk memberi kepastian hukum dan meredam spekulasi publik.
Dari informasi yang beredar di grup internal Gerindra, isu Dasco menjadi topik sensitif. Sejumlah kader memilih menunggu langkah resmi dari Ketua Umum. Sebagian lainnya berharap ada sikap tegas demi menjaga citra partai.
“Dasco itu bom waktu. Kalau tidak segera ditangani, bisa merusak reputasi partai dan presiden,” kata Wanda.
Hingga berita ini diturunkan, Dasco masih aktif menjalankan tugas di DPR tetapi belum memberikan satu pun pernyataan terkait tuduhan tersebut. Sejumlah pengamat menilai strategi diam justru memperbesar prasangka publik.
Dalam dinamika politik, diam tidak selalu menjadi sikap netral. Bagi sebagian kalangan, diam justru dianggap sebagai sinyal bahaya yang bergerak perlahan bom waktu yang menunggu saatnya meledak.
