Chibernews.co.id, Surabaya — Seruan agar media massa kembali ke “jati dirinya” kian menguat di tengah maraknya praktik jurnalisme yang dinilai menyimpang dari prinsip dasar. Pengamat media Yulinda Tan menilai, publik mulai jenuh melihat pemberitaan yang lebih mengutamakan sensasi, kecepatan, dan kepentingan tertentu dibanding akurasi serta kepentingan masyarakat luas.
“Media itu bukan corong kekuasaan, bukan juga mesin klik. Jati dirinya adalah melayani publik dengan kebenaran,” ujar Yulinda dalam keterangannya, Selasa (28/4/2026).
Menurutnya, arah jurnalisme saat ini banyak bergeser akibat tekanan bisnis dan perubahan lanskap digital. Ia merujuk pada prinsip klasik dalam jurnalisme, khususnya sembilan elemen jurnalisme, yang seharusnya menjadi fondasi kerja media.
Yulinda memaparkan, ada sejumlah gejala yang menunjukkan media mulai kehilangan arah. Di antaranya, menurunnya disiplin verifikasi, maraknya judul sensasional, serta kecenderungan menjadi “echo chamber” bagi kepentingan tertentu.
“Banyak media sekarang lebih cepat menyebarkan daripada menyaring. Padahal, inti jurnalisme itu verifikasi,” tegasnya.
Ia juga menyoroti melemahnya fungsi kontrol terhadap kekuasaan. Dalam konsep watchdog journalism, media seharusnya berperan sebagai pengawas independen. Namun dalam praktiknya, sebagian media justru dinilai terlalu dekat dengan pusat kekuasaan.
“Kalau media hanya jadi pelengkap acara seremonial pejabat, itu bukan watchdog lagi, tapi sudah berubah jadi ‘poodle’,” katanya.
Fenomena ini, lanjut Yulinda, tidak lepas dari tekanan ekonomi yang dihadapi industri media. Perpindahan belanja iklan ke platform digital membuat banyak perusahaan pers mengejar trafik demi bertahan hidup.
Selain itu, dominasi algoritma media sosial turut memengaruhi pola produksi berita. Isu ringan dan sensasional cenderung lebih viral dibandingkan laporan mendalam tentang kebijakan publik.
“Berita penting sering kalah dengan konten hiburan. Ini realitas yang harus dihadapi, tapi bukan berarti jurnalisme harus menyerah,” ujarnya.
Untuk mengembalikan kepercayaan publik, Yulinda menekankan sejumlah langkah konkret. Di antaranya, menjaga independensi redaksi dari kepentingan politik dan bisnis, memperkuat proses verifikasi, serta meningkatkan kesejahteraan jurnalis.
Ia juga menegaskan pentingnya transparansi dalam membedakan antara berita dan konten berbayar.
“Media harus berani menolak praktik ‘berita pesanan’. Sekali kepercayaan publik hilang, sulit untuk kembali,” katanya.
Selain itu, ia mendorong redaksi untuk tidak terjebak pada kecepatan semata. Menurutnya, akurasi tetap harus menjadi prioritas utama meskipun harus mengorbankan kecepatan publikasi.
Di sisi lain, Yulinda mengingatkan bahwa publik juga memiliki tanggung jawab dalam menjaga kualitas media. Ia menilai, rendahnya minat membayar konten berkualitas turut berkontribusi pada menurunnya standar jurnalisme.
“Kalau masyarakat ingin berita yang berkualitas, harus ada dukungan nyata. Tidak bisa hanya menuntut, tapi tetap mengandalkan konten gratis,” ujarnya.
Ia menutup dengan peringatan bahwa media tanpa prinsip hanya akan kehilangan relevansi di mata publik.
“Media tanpa jati diri tidak lebih dari sekadar pembuat konten biasa. Tidak punya wibawa, dan pada akhirnya ditinggalkan,” pungkas Yulinda Tan.
