Chiberbews.co.id, Sumenep,– Ketidakhadiran perwakilan Kodim 0827/Sumenep dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Pembangunan KDKMP, Antara Bisnis atau Proyek?” yang digelar Asosiasi Media Online Sumenep (AMOS) di Auditorium Universitas Bahaudin Mudhary (UNIBA) Madura, Senin (3/8/2026), menjadi sorotan sejumlah peserta.
Dalam forum tersebut, beberapa peserta menyampaikan kekecewaan karena pihak Kodim dinilai memiliki peran penting untuk memberikan penjelasan terkait pembangunan gerai KDKMP yang sedang berlangsung di Kabupaten Sumenep.
Salah seorang peserta menyatakan, banyak pertanyaan teknis mengenai pelaksanaan pembangunan yang dinilai akan lebih tepat dijawab oleh pihak yang terlibat langsung dalam pekerjaan tersebut.
“Pertanyaan kami tidak mungkin terjawab secara maksimal karena tidak ada perwakilan dari Kodim sebagai pihak yang mengetahui pelaksanaan pembangunan gerai KDKMP,” ujar salah satu peserta saat sesi diskusi.
Peserta lainnya menilai jawaban dari narasumber yang hadir cenderung terbatas pada aspek kebijakan, sehingga belum menyentuh persoalan teknis yang menjadi perhatian masyarakat.
Ketua AMOS, Junaidi, mengatakan Komandan Kodim 0827/Sumenep sebelumnya telah dijadwalkan menjadi salah satu narasumber dalam FGD tersebut. Namun, berdasarkan informasi yang diterimanya, Dandim berhalangan hadir karena memiliki agenda lain di Jakarta.
Menurut Junaidi, pihak Kodim semula menyampaikan akan mengirimkan perwakilan. Namun hingga kegiatan berlangsung, perwakilan yang dijadwalkan tidak hadir.
“Kami berharap forum ini menjadi ruang dialog yang utuh sehingga seluruh pertanyaan publik mengenai KDKMP dapat dijelaskan secara terbuka dari berbagai perspektif,” kata Junaidi.
Ia menambahkan, FGD tersebut diselenggarakan untuk membangun diskusi yang objektif mengenai pelaksanaan KDKMP, mulai dari aspek kebijakan pemerintah, keterlibatan pemerintah desa, mekanisme pelaksanaan, hingga dampaknya terhadap penguatan ekonomi masyarakat.
Sementara itu, Kepala Staf Kodim (Kasdim) 0827/Sumenep, Mayor Cpl Suwandi, melalui pesan WhatsApp menyampaikan bahwa dirinya tidak dapat menghadiri kegiatan tersebut karena adanya undangan mendadak. Ia juga menyebut telah menugaskan staf untuk mewakili.
“Diwakili staf saya,” tulisnya dalam pesan singkat.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala DKUPP Sumenep, Moh. Ramli, menjelaskan bahwa KDKMP merupakan program nasional yang wajib dilaksanakan pemerintah daerah.
Ia menerangkan, pembangunan fisik dilaksanakan oleh PT Agrinas yang ditunjuk pemerintah pusat, sedangkan pemerintah daerah berperan memfasilitasi kebutuhan pendukung, termasuk penyediaan lahan.
“KDKMP merupakan program nasional yang harus dilaksanakan. Dalam konteks pembangunan, pelaksananya adalah PT Agrinas yang ditunjuk pemerintah pusat. Pemerintah daerah hanya diminta memfasilitasi, termasuk terkait ketersediaan lahan,” ujarnya.
Ketua PKDI Sumenep, Abdul Hayat, juga menyoroti keterlibatan pemerintah desa dalam program tersebut. Menurutnya, kepala desa belum dilibatkan secara optimal sejak tahap awal perencanaan.
“Selama ini kepala desa lebih banyak dimintai persetujuan terkait penyediaan lahan. Ketika muncul persoalan, baru kemudian dilibatkan,” katanya.
Sementara itu, Anggota DPRD Sumenep, Hairul Anwar, menilai konsep KDKMP memiliki tujuan yang baik untuk mendorong pertumbuhan ekonomi desa. Namun, ia mengingatkan agar seluruh proses pelaksanaan pembangunan tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya mengenai mekanisme pengadaan barang dan jasa.
“Gagasannya sangat baik. Yang perlu dipastikan adalah seluruh proses pelaksanaannya berjalan sesuai aturan yang berlaku,” ujar Hairul.
Dari kalangan akademisi, Dr. Puji Susanto menilai KDKMP memiliki potensi menjadi salah satu penggerak ekonomi desa apabila didukung tata kelola yang baik, transparan, serta melibatkan masyarakat secara aktif.
FGD tersebut diharapkan menjadi ruang evaluasi dan dialog antara pemerintah, pelaksana program, akademisi, pemerintah desa, dan masyarakat sehingga pelaksanaan KDKMP di Kabupaten Sumenep dapat berlangsung secara transparan, akuntabel, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
