Chibernews.co.id, Sumenep,– Pelantikan Sekretaris Daerah baru di Kabupaten Sumenep menjadi momen penting dalam konsolidasi birokrasi. Sosok Agus Dwi Saputra kini memegang peran sentral sebagai motor penggerak administrasi pemerintahan daerah.
Fakta di lapangan menunjukkan, sejumlah P3K paruh waktu telah menerima SK pengangkatan dan menjalankan tugas pelayanan publik. Akan tetapi, kepastian pembayaran hak mereka masih belum terang. Jika kondisi ini benar adanya dan terus berlarut, maka yang dipertaruhkan bukan sekadar teknis administrasi, melainkan kredibilitas tata kelola pemerintahan daerah, Kamis,(26/02/2026).
Pengangkatan aparatur tanpa kejelasan anggaran berpotensi menjadi preseden buruk dalam manajemen birokrasi. Sebab, dalam prinsip pengelolaan keuangan daerah, setiap kebijakan kepegawaian semestinya didukung perencanaan fiskal yang matang dan transparan.
Salah satu tenaga P3K paruh waktu berinisial JM menyampaikan harapannya secara lugas.
“Kami berharap Sekda yang baru tidak menutup mata. Kami sudah bekerja, kami sudah sah diangkat. Kami hanya meminta kepastian hak. Jangan sampai kami hanya dibutuhkan tenaganya, tapi haknya ditunda tanpa penjelasan,” ujarnya.
Pernyataan tersebut bukan sekadar keluhan personal. Ia mencerminkan keresahan kolektif. Jika gaji tertunda atau tidak memiliki jadwal pencairan yang jelas, maka secara moral pemerintah daerah berada dalam posisi yang sulit untuk membela diri dari kritik publik.
Pelantikan Sekda baru semestinya menjadi momentum pembenahan, bukan sekadar pergantian figur. Tugas Sekda bukan hanya menjaga stabilitas birokrasi, tetapi memastikan setiap kebijakan berjalan dengan asas kepastian hukum, kepastian anggaran, dan keadilan bagi aparatur.
Jika isu pengisian jabatan strategis dapat diproses dengan cepat dan terstruktur, maka penyelesaian hak P3K paruh waktu juga harus menunjukkan keseriusan yang sama. Ketimpangan perhatian inilah yang memicu persepsi publik bahwa kesejahteraan aparatur lapis bawah kurang menjadi prioritas.
Tanpa langkah konkret, polemik ini bisa berkembang menjadi krisis kepercayaan terhadap manajemen birokrasi daerah.
Kini ujian sesungguhnya bagi Sekda baru bukan pada kemampuan menjaga harmoni elite pemerintahan, melainkan pada keberanian menyelesaikan persoalan mendasar yang menyentuh kehidupan para pekerja.
Karena pada akhirnya, ukuran keberhasilan birokrasi bukan hanya pada tertatanya jabatan, tetapi pada terpenuhinya hak mereka yang bekerja di balik sistem itu.
