Chibernews.co.id, Jakarta — Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi menyetujui Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) Tahun Anggaran 2027 menjadi Undang-Undang dalam Rapat Paripurna DPR RI, Selasa (29/9/2026).
Pengesahan tersebut menandai ditetapkannya postur fiskal Indonesia untuk tahun anggaran 2027 dengan nilai belanja negara yang menembus angka Rp4.106,26 triliun. Angka tersebut menjadi perhatian karena untuk pertama kalinya total belanja negara berada di atas Rp4.000 triliun.
Berdasarkan kesepakatan pemerintah dan Badan Anggaran DPR, pendapatan negara dalam APBN 2027 ditetapkan sekitar Rp3.435,10 triliun, sementara belanja negara mencapai Rp4.106,26 triliun.
Selisih antara pendapatan dan belanja tersebut menghasilkan defisit anggaran sebesar sekitar Rp671,16 triliun atau 2,4 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Dari total belanja tersebut, belanja pemerintah pusat mencapai sekitar Rp3.371,26 triliun, sedangkan transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp735 triliun.
Pemerintah dan DPR juga menyepakati sejumlah asumsi ekonomi makro untuk menopang APBN 2027. Pertumbuhan ekonomi ditargetkan mencapai 6 persen, inflasi 2,5 persen, nilai tukar rupiah Rp17.500 per dolar AS, serta harga minyak mentah Indonesia sebesar US$75 per barel.
Menteri Keuangan Suahasil Nazara sebelumnya menyampaikan bahwa kebijakan fiskal 2027 dirancang ekspansif, namun tetap diarahkan secara terukur dengan menjaga defisit pada level 2,4 persen terhadap PDB.
Besarnya anggaran tersebut sekaligus menempatkan pemerintah pada tuntutan besar dalam pelaksanaan APBN. Setiap rupiah yang dibelanjakan negara akan menjadi bagian dari program pemerintah pusat maupun transfer kepada daerah yang diharapkan memberikan dampak nyata terhadap perekonomian dan pelayanan publik.
Dengan nilai belanja menembus Rp4.106 triliun, perhatian publik kini tidak hanya tertuju pada besarnya angka APBN, tetapi juga pada bagaimana anggaran tersebut dialokasikan, dilaksanakan, diawasi, dan dipertanggungjawabkan.
Sektor pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, pembangunan infrastruktur, penciptaan lapangan kerja, hingga penguatan ekonomi daerah menjadi bagian penting yang akan menentukan bagaimana besarnya APBN 2027 diterjemahkan menjadi manfaat konkret bagi masyarakat.
APBN telah disahkan. Tantangan berikutnya adalah memastikan anggaran tersebut benar-benar bekerja secara efektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
