Perpol Baru Terbit Jelang Sidang Etik Listyo Sigit, Aturan Keanggotaan Majelis KKEP Ikut Berubah

Chibernews.co.id, Jakarta – Terbitnya Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 4 Tahun 2026 menjelang pelaksanaan sidang etik mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menjadi perhatian publik. Regulasi baru yang ditandatangani Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto tersebut mengubah sejumlah ketentuan dalam Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri (KKEP), Kamis (19/11/2026).

Salah satu perubahan paling signifikan menyangkut persyaratan pangkat anggota majelis sidang etik. Jika sebelumnya anggota KKEP harus memiliki pangkat setara atau lebih tinggi daripada terduga pelanggar, kini personel dengan pangkat hingga dua tingkat di bawahnya diperbolehkan menjadi anggota majelis.

Perubahan tersebut dinilai membuka jalan bagi pelaksanaan sidang etik Listyo Sigit yang sebelumnya menghadapi kendala prosedural terkait jenjang kepangkatan.

Pasalnya, Listyo merupakan jenderal bintang empat, pangkat tertinggi dalam struktur kepangkatan Polri. Dalam ketentuan sebelumnya, posisi tersebut membuat pembentukan majelis etik menghadapi persoalan tersendiri karena pejabat aktif yang memiliki pangkat setara hanya Kapolri.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir membenarkan bahwa salah satu pertimbangan penerbitan aturan baru tersebut berkaitan dengan rencana sidang etik Listyo.

“Iya, itu salah satu pertimbangan utamanya,” kata Isir saat dikonfirmasi, Rabu (18/11/2026).

Menurut Isir, Perpol Nomor 4 Tahun 2026 telah disahkan dan diundangkan pada 16 November 2026. Regulasi tersebut memuat sembilan poin perubahan dan penambahan norma, termasuk ketentuan bahwa anggota KKEP dapat berasal dari personel dengan pangkat satu tingkat lebih tinggi, setara, hingga dua tingkat lebih rendah dari terduga pelanggar.

Dengan ketentuan tersebut, perwira tinggi berpangkat Komisaris Jenderal (bintang tiga) maupun Inspektur Jenderal (bintang dua) kini dapat masuk dalam susunan majelis sidang etik Listyo.

Ketentuan serupa juga diterapkan terhadap KKEP Banding sebagaimana diatur dalam Pasal 74 ayat (3).

Sejumlah Ketentuan Lain Turut Dirombak

Tidak hanya persoalan kepangkatan, Perpol terbaru juga mengubah mekanisme pengajuan banding. Jika sebelumnya keluarga, termasuk istri atau suami, anak, maupun orang tua terduga pelanggar dapat mengajukan banding, kini kewenangan tersebut dibatasi hanya kepada pelanggar yang bersangkutan.

Selain itu, pelaksanaan sidang KKEP kini dimungkinkan melalui media elektronik. Kehadiran terduga pelanggar dapat dilakukan secara langsung maupun daring berdasarkan persetujuan Ketua KKEP.

Perubahan lainnya mencakup pemangkasan batas waktu pemanggilan sidang dari tiga hari kerja menjadi tiga hari kalender. Masa penempatan khusus juga dipersingkat dari maksimal 30 hari kerja menjadi 20 hari kalender.

Regulasi baru tersebut turut mempertegas kewajiban pelaksanaan gelar perkara berdasarkan laporan audit investigasi dengan melibatkan unsur inspektorat pengawasan, sumber daya manusia, hukum, serta profesi dan pengamanan.

Sementara itu, persyaratan pengunduran diri bagi anggota Polri yang terancam sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) juga diperketat, khususnya bagi anggota yang melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman penjara lima tahun atau lebih.

Empat Perwira Terseret Perkara Dugaan Penyadapan Ilegal

Listyo Sigit merupakan satu dari empat perwira tinggi yang disebut telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh lainnya.

Tiga nama lain yang turut disebut dalam perkara tersebut adalah Irjen Ahrie Sonta, Eko Hadi Santoso, dan mantan Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi.

Berdasarkan informasi dalam perkara tersebut, Listyo, Ahrie, dan Eko ditahan di Mako Brimob Kelapa Dua, Depok. Sementara Slamet belum menjalani penahanan karena masih dalam proses pemulihan kesehatan.

Polri sebelumnya menyatakan bahwa Listyo masih berstatus sebagai anggota aktif sehingga tetap dapat menjalani proses pemeriksaan etik.

Isir juga menegaskan bahwa penerapan Perpol baru tidak dimaksudkan memberikan perlakuan khusus kepada pihak tertentu. Menurutnya, tidak boleh ada perlakuan istimewa maupun impunitas dalam penegakan kode etik di lingkungan Korps Bhayangkara.

Sidang etik terhadap Listyo dijadwalkan berlangsung pekan depan.

Ujian Transparansi Penegakan Etik Polri

Terbitnya Perpol Nomor 4 Tahun 2026 menjelang sidang etik Listyo menghadirkan sejumlah pertanyaan yang patut menjadi perhatian publik. Di satu sisi, perubahan regulasi dapat dipandang sebagai upaya mengatasi hambatan administratif dan memastikan proses penegakan kode etik tetap berjalan.

Namun di sisi lain, waktu penerbitannya yang berdekatan dengan agenda sidang etik seorang mantan Kapolri berpotensi memunculkan perdebatan mengenai urgensi dan latar belakang perubahan aturan tersebut.

Publik tentu memiliki kepentingan untuk mengetahui apakah perubahan regulasi itu diterapkan secara konsisten terhadap seluruh anggota Polri atau justru hanya menjadi sorotan karena perkara yang sedang dihadapi seorang pejabat tinggi.

Pada akhirnya, pelaksanaan sidang etik pekan depan akan menjadi perhatian penting. Transparansi proses, independensi majelis, serta konsistensi penerapan aturan menjadi aspek yang akan menentukan bagaimana publik menilai komitmen Polri dalam menegakkan kode etik profesi.

Meski demikian, status tersangka bukanlah putusan bersalah. Asas praduga tak bersalah tetap harus dihormati hingga terdapat putusan hukum yang berkekuatan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *