Chibernews.co.id, Alor – Aktivis Mahasiswa Alor Lowen Lafolamau menegaskan penolakannya terhadap rencana pembangunan Satuan Radar (Satrad) TNI AU di kawasan Gunung Omtel, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor, Senin (13/07/2026).
Menurut Lowen polemik yang terjadi saat ini bukan semata-mata persoalan pembangunan, melainkan lahir dari ketidakpatuhan Pemerintah Kabupaten Alor terhadap komitmen yang telah disepakati bersama masyarakat adat Omtel sejak tahun 1974.
“Konflik ini muncul karena pemerintah tidak konsisten menjalankan kesepakatan yang dibuat bersama masyarakat Omtel dan Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Alor pada tahun 1974. Kesepakatan itu bukan sekadar dokumen administratif, tetapi merupakan bentuk penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat yang wajib dijaga oleh setiap rezim pemerintahan,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa kawasan Gunung Omtel bukan sekadar sebidang tanah kosong yang dapat diperlakukan sesuka hati. Di atas kawasan tersebut terdapat situs-situs sejarah yang memiliki nilai budaya dan spiritual bagi masyarakat Oa dan Adang.
“Apalagi di atas lahan tersebut terdapat situs sejarah yang berkaitan erat dengan masyarakat Oa dan Adang. Menghilangkan atau merusak kawasan itu sama saja dengan menghapus jejak sejarah, identitas, dan warisan leluhur masyarakat Alor,” ujar pria yang akrab disapa Lowen yang juga merupakan Ketua DPC GMNI Kabupaten Alor ini.
Menurutnya, pembangunan tidak boleh dijadikan dalih untuk mengorbankan nilai-nilai sejarah, budaya, maupun hak masyarakat adat.
“Jangan jadikan pembangunan infrastruktur jalan sebagai tameng untuk melegitimasi kebijakan yang berpotensi menghilangkan situs sejarah. Kemajuan tidak boleh dibangun di atas pengingkaran terhadap sejarah dan pengabaian terhadap hak masyarakat adat. Pembangunan yang mengorbankan identitas suatu bangsa bukanlah kemajuan, melainkan kemunduran,” bebernya.
Ia mendesak Pemerintah Kabupaten Alor agar segera menghentikan seluruh kebijakan yang berpotensi mempercepat proses pembangunan di kawasan Omtel sebelum seluruh persoalan hukum, sejarah, dan hak masyarakat adat diselesaikan secara terbuka dan bermartabat.
“Kami mengingatkan pemerintah agar tidak memaksakan kehendak dengan mengabaikan suara rakyat. Kekuasaan memiliki batas, tetapi perjuangan masyarakat mempertahankan tanah adat dan warisan leluhurnya tidak akan pernah berhenti selama keadilan belum ditegakkan.”
Aktivis juga menegaskan bahwa gerakan penolakan akan terus dilakukan melalui cara-cara konstitusional dan damai bersama masyarakat adat.
“Kami pastikan tetap berada di barisan masyarakat untuk melawan setiap kebijakan yang merugikan rakyat. Jika pemerintah memilih berpihak pada kepentingan yang mengancam ruang hidup, sejarah, dan hak masyarakat adat, maka kami akan berdiri di garis terdepan untuk mengawal perjuangan ini. Gunung Omtel bukan sekadar bentang alam, tetapi simbol harga diri, identitas, dan kehormatan masyarakat Alor yang tidak dapat diperjualbelikan ataupun dikorbankan atas nama pembangunan,” tutup Lowen.
