Chibernews.co.id, Jakarta – Institusi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menjadi sorotan menyusul beredarnya informasi mengenai dugaan operasi senyap yang disebut-sebut dilakukan Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Mabes Polri pada Selasa (3/11/2026) dini hari.
Operasi yang dikabarkan berlangsung sekitar pukul 01.00 hingga 03.00 WIB tersebut disebut menyasar sejumlah perwira tinggi Polri. Bahkan, muncul kabar mengenai keterlibatan seorang jenderal polisi aktif berpangkat bintang empat berinisial L yang bertugas di lingkungan istana.
Informasi yang beredar menyebutkan, operasi tersebut berkaitan dengan dugaan adanya jaringan penyadapan ilegal yang disebut menargetkan sejumlah pejabat tinggi negara, termasuk Presiden Prabowo Subianto dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
Dugaan skandal ini konon terungkap setelah penyelidikan internal Mabes Polri menemukan aktivitas penyadapan yang diduga berpusat di sebuah rumah di kawasan Kompleks Widya Chandra, Jakarta.
Seorang sumber yang dikutip dalam informasi tersebut menyebutkan bahwa penyadapan diduga tidak hanya menyasar satu pejabat negara.
“Yang disadap salah satunya adalah Presiden Prabowo Subianto dan Seskab Teddy,” ungkap sumber tersebut.
Dalam informasi yang sama, operasi penyadapan itu diduga dikoordinasikan oleh seorang jenderal berpangkat Inspektur Jenderal (Irjen) berinisial AS. Jaringan tersebut disebut melibatkan sejumlah personel dengan pangkat berbeda, mulai dari perwira menengah hingga anggota kepolisian berpangkat lebih rendah.
Sumber tersebut juga mengungkapkan dugaan adanya keterkaitan jaringan dengan sejumlah pejabat tinggi Polri, baik yang masih aktif maupun yang telah tidak berdinas.
Kabar mengenai operasi tersebut semakin menjadi perhatian setelah muncul informasi bahwa sejumlah orang diduga diamankan dalam penggerebekan di kawasan Widya Chandra.
Mereka disebut-sebut terdiri atas Irjen AS, Irjen EH, NS, Kombes FR, empat anggota kepolisian, serta seorang advokat berinisial MR.
Seluruhnya dikabarkan dibawa ke Mako Brimob Kelapa Dua untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Sementara itu, sosok jenderal berinisial L disebut diamankan dalam waktu berbeda, meskipun kemudian beredar kabar bahwa yang bersangkutan telah dilepaskan.
Namun, hingga informasi tersebut memperoleh konfirmasi resmi, status hukum maupun keterlibatan masing-masing pihak belum dapat dipastikan.
Di tengah derasnya spekulasi publik, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir turut menjadi perhatian setelah memberikan respons ketika ditanya awak media mengenai kabar yang beredar.
Alih-alih memberikan penjelasan terperinci, Isir menyampaikan pernyataan singkat yang memunculkan tanda tanya lebih lanjut.
“Saya paham rekan-rekan lagi (kasak-kusuk membicarakan sesuatu)… Nanti ada saatnya, ya. Mungkin ndak lama lagi, ya,” ujarnya sambil tersenyum di Gedung Bareskrim Polri.
Pernyataan tersebut belum dapat dimaknai sebagai pembenaran atas seluruh informasi yang beredar. Publik masih menunggu penjelasan resmi mengenai benar atau tidaknya operasi tersebut, termasuk identitas pihak-pihak yang disebut dalam kabar tersebut.
Jika dugaan penyadapan terhadap kepala negara benar terjadi, persoalan ini bukan sekadar menyangkut pelanggaran disiplin internal kepolisian. Kasus tersebut berpotensi menyentuh persoalan serius terkait keamanan negara, penyalahgunaan kewenangan, serta integritas institusi penegak hukum.
Kini, transparansi dan klarifikasi resmi Polri menjadi hal penting untuk menjawab berbagai spekulasi sekaligus mencegah berkembangnya informasi yang belum terverifikasi di tengah masyarakat.
