Chibernews.co.id, Sumenep — Di negeri ini, korupsi tak lagi bersembunyi di balik meja mewah pejabat tinggi. Kini, ia menjelma di desa-desa terpencil / di balik senyum aparatur desa, yang diduga tangannya ternyata ikut menggerogoti hak rakyat kecil. Kasus penyalahgunaan dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Gelaman, Kecamatan Arjasa, Sumenep, membuktikan bahwa kerakusan tak kenal jabatan atau wilayah.
Bantuan senilai Rp20 juta yang seharusnya membangun rumah layak huni untuk warga miskin, malah disulap menjadi ladang bancakan oknum perangkat desa. Kepala dusun bisa dengan leluasa menerima dua unit bantuan rumah. Sementara warga hanya menerima 40 biji batako bahkan nilainya pun hanya ditaksir sekitar Rp2 juta. Sisanya? Raib, ditelan sistem yang sudah busuk sampai ke akar rumput.
“Ini bukan sekadar penyimpangan administratif. Ini perampokan terang-terangan. Mereka bukan lagi pelayan masyarakat, tapi bandit berjubah birokrasi,” tegas aktivis sosial Adi Jaya.
Ia mengecam keras dan akan melaporkan kasus ini ke Tipikor Polres Sumenep.
“Kami tidak akan biarkan pengkhianat-pengkhianat rakyat ini berkeliaran bebas. Mereka harus diadili. Mereka tidak layak duduk di kantor desa mereka layak duduk di kursi pesakitan,” tandasnya.
Kasus ini hanya satu dari sekian banyak wajah bobrok birokrasi desa yang menjadikan kemiskinan sebagai ladang proyek. Ironis, desa yang seharusnya menjadi benteng terakhir kesejahteraan rakyat justru berubah menjadi arena pemalakan terstruktur.
Jika negara tak segera turun tangan, jika penegak hukum tetap buta dan tuli, maka program pemerintah akan tinggal nama. Rakyat tak butuh slogan, mereka butuh keadilan.
