Chibernews.co.id, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus memperdalam penyidikan dugaan korupsi pengelolaan dana hibah Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Tidak hanya memburu pihak-pihak yang diduga terlibat, lembaga antirasuah kini fokus menelusuri aliran dana serta keberadaan aset yang diduga berasal dari hasil tindak pidana korupsi.
Dalam perkembangan terbaru, penyidik KPK berhasil melakukan penyitaan sejumlah aset dengan nilai mencapai sekitar Rp22 miliar. Aset tersebut diduga berkaitan dengan perkara korupsi dana hibah kelompok masyarakat tahun anggaran 2019 hingga 2022.
Penyitaan ini menjadi bagian dari strategi KPK untuk mengungkap dugaan aliran uang hasil kejahatan sekaligus mengupayakan pemulihan kerugian negara melalui mekanisme perampasan aset.
Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein, menyampaikan bahwa aset yang diamankan penyidik diduga berkaitan dengan anggota DPR RI Anwar Sadad (AS) serta stafnya, Bagus Wahyudiono (BGS).
“Dalam perkara ini, KPK juga telah melakukan penyitaan terhadap aset-aset milik AS dan BGS dengan total nilai kurang lebih Rp22 miliar,” ujar Taufik di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.
Penyidik menemukan berbagai bentuk aset yang tersebar di sejumlah wilayah Jawa Timur. Di Kota Surabaya, KPK menyita sebidang tanah dengan nilai sekitar Rp4,5 miliar, dua unit rumah senilai kurang lebih Rp6 miliar, serta dua unit rumah toko (ruko) dengan nilai sekitar Rp3 miliar.
Selain itu, satu unit apartemen di Kota Malang turut diamankan dengan perkiraan nilai mencapai Rp1 miliar.
Tidak berhenti pada aset properti, penyidik juga menyita sejumlah aset produktif, di antaranya sebuah gelanggang olahraga di Kabupaten Probolinggo dengan nilai sekitar Rp3 miliar serta Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) di Kabupaten Banyuwangi yang ditaksir mencapai Rp2 miliar.
Dua unit rumah lainnya yang berada di Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Pasuruan juga masuk dalam daftar aset yang telah disita penyidik.
Meski telah mengamankan aset bernilai puluhan miliar rupiah, KPK memastikan penyidikan masih terus berjalan. Penyidik masih melakukan pendalaman untuk mengungkap kemungkinan adanya aset lain yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi maupun praktik pencucian uang.
Penelusuran dilakukan melalui berbagai cara, mulai dari pemeriksaan dokumen keuangan, transaksi perbankan, hingga pelacakan kepemilikan aset yang diduga disamarkan atas nama pihak lain.
“KPK akan terus melakukan pendalaman terhadap aliran uang yang ditemukan berdasarkan fakta penyidikan, termasuk penelusuran aset apabila masih ditemukan yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi,” kata Taufik.
Perkara dugaan korupsi dana hibah Jawa Timur menjadi salah satu kasus besar yang ditangani KPK setelah operasi tangkap tangan pada Desember 2022. Dalam operasi tersebut, penyidik menangkap Wakil Ketua DPRD Jawa Timur periode 2019–2024, Sahat Tua Simanjuntak, yang kemudian membuka rangkaian penyidikan terkait dugaan praktik suap dalam penyaluran dana hibah kelompok masyarakat.
Dalam perkembangan perkara, KPK menetapkan sebanyak 21 orang sebagai tersangka. Namun, proses hukum terhadap mantan Ketua DPRD Jawa Timur Kusnadi dihentikan setelah yang bersangkutan meninggal dunia.
Dengan demikian, sebanyak 20 tersangka masih menjalani proses hukum. Mereka terdiri dari pihak yang diduga menerima suap maupun pihak yang diduga memberikan suap.
Dari kelompok penerima, KPK menetapkan tiga orang, yakni Anwar Sadad, Achmad Iskandar, dan Bagus Wahyudiono. Sementara itu, tersangka pemberi suap berasal dari berbagai latar belakang, mulai anggota DPRD, pejabat daerah, mantan kepala desa, hingga pihak swasta dari sejumlah wilayah di Jawa Timur.
Hingga proses penyidikan berjalan, KPK telah melakukan penahanan terhadap sejumlah tersangka yang dianggap memenuhi unsur hukum untuk menjalani proses lanjutan.
Pengamat hukum menilai langkah KPK menelusuri aset merupakan strategi penting dalam pemberantasan korupsi modern. Sebab, penindakan tidak hanya berhenti pada pemberian hukuman kepada pelaku, tetapi juga memastikan uang negara yang diduga dirampas dapat dikembalikan melalui mekanisme hukum.
Dengan memburu jejak aset dan aliran dana, KPK berupaya memastikan hasil dugaan korupsi tidak dapat terus dinikmati maupun dialihkan kepada pihak lain.
Penyidikan perkara dana hibah Jawa Timur diperkirakan masih akan berkembang seiring ditemukannya bukti baru dan hasil pengembangan terhadap pihak-pihak yang diduga berkaitan dengan praktik korupsi tersebut.
