Chibernews.co.id, Malang – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) menggelar aksi damai di depan Gedung DPRD Kota Malang, Senin (1/9/2025). Unjuk rasa berlangsung tertib dengan dukungan warga sekitar yang ikut menjaga situasi kondusif.
Dalam aksinya, dua kelompok HMI mengusung agenda tuntutan yang berbeda. Kelompok HMI Melawan menyoroti kebijakan fiskal pemerintah. Mereka meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani bertanggung jawab atas kenaikan pajak dan mendesak agar segera mundur dari jabatannya. Selain itu, kelompok ini menekankan pentingnya percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset sebagai langkah serius dalam pemberantasan korupsi.
Sementara itu, HMI Cabang Malang mengarahkan kritik pada kinerja lembaga legislatif dan aparat penegak hukum. Mereka menuntut adanya reformasi menyeluruh di tubuh Polri, evaluasi total terhadap DPR, serta pencopotan anggota dewan yang dianggap melanggar etika.
Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, langsung merespons aspirasi mahasiswa dengan menyatakan kesiapannya untuk menindaklanjuti tuntutan.
“Kami menerima seluruh poin aspirasi ini. Hal-hal yang menjadi kewenangan DPRD Kota Malang akan segera kami kerjakan bersama pimpinan fraksi,” tegas Amithya.
Sebagai bentuk keseriusan, Amithya bersama tujuh ketua fraksi DPRD menandatangani dokumen tuntutan yang diajukan mahasiswa.
Aksi kemudian ditutup dengan doa bersama. Massa membubarkan diri secara tertib dengan pengawalan aparat TNI-Polri, serta partisipasi masyarakat yang ikut mengamankan jalannya demonstrasi.
HMI menegaskan, jika tuntutan ini tidak ditindaklanjuti, mereka siap menggelar aksi lanjutan dengan skala lebih besar.
Gelaran aksi damai tersebut sekaligus menjadi bukti bahwa ruang demokrasi di Indonesia masih terbuka, di mana aspirasi politik dapat disampaikan dengan cara santun, aman, dan tertib.
