Chibernews.co.id, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan percepatan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melalui operasi terpadu lintas instansi. Bersamaan dengan itu, pemerintah mendorong pengusutan 98 laporan korporasi yang diduga terkait karhutla agar proses penegakan hukum berjalan tanpa berlarut-larut.
Instruksi tersebut disampaikan dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (19/10/2026). Prabowo meminta penanganan karhutla dilakukan secara masif, terukur, dan terpadu, termasuk memperkuat operasi udara dengan pengerahan pesawat Hercules untuk mendukung penyemaian dry ice.
TNI-Polri, BNPB, dinas terkait, hingga masyarakat diminta bergerak bersama. Penanganan di lapangan harus segera dilakukan tanpa bergantung pada turunnya hujan.
Di sisi penegakan hukum, Presiden meminta data mengenai 98 kasus korporasi yang diduga terlibat karhutla segera disiapkan untuk ditindaklanjuti dalam waktu dekat.
Bareskrim Polri dilaporkan telah meningkatkan 98 laporan terkait korporasi ke tahap penyidikan. Penyidik kini mendalami dugaan keterlibatan pihak asing, mengumpulkan alat bukti, serta menelusuri pertanggungjawaban pihak-pihak terkait, termasuk pemilik perusahaan dan pemegang saham.
Meski demikian, penetapan tersangka tetap harus didasarkan pada kecukupan alat bukti sesuai ketentuan hukum. Dugaan keterlibatan korporasi tidak serta-merta menjadi bukti kesalahan sebelum proses hukum membuktikannya.
Percepatan penanganan karhutla kini menjadi dua pekerjaan penting yang harus berjalan beriringan: menekan kebakaran dan dampaknya terhadap masyarakat serta lingkungan, sekaligus memastikan dugaan pelanggaran oleh korporasi diusut secara transparan dan akuntabel.
Penanganan di lapangan tidak boleh terlambat, sementara proses hukum harus berjalan tegas berdasarkan bukti.
