DPO Dugaan Penganiayaan Ditangkap, Sunan Abimanyo Apresiasi Ketegasan Polresta Sumenep

Chibernews.co.id, Sumenep — Penangkapan terhadap seorang pria berinisial Riki bin Mahdar yang sebelumnya masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) terkait perkara dugaan penganiayaan terhadap istrinya mendapat apresiasi dari pegiat hukum, Sunan Abimanyo, Senin, (21/09/2026).

Sunan menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada Polresta Sumenep beserta jajaran, khususnya tim yang terlibat dalam proses penangkapan tersebut. Menurutnya, langkah aparat menunjukkan komitmen dalam menjalankan proses penegakan hukum secara profesional dan objektif.

“Apresiasi setinggi-tingginya kepada Polresta Sumenep beserta jajaran yang telah bekerja secara profesional, objektif, dan tanpa pandang bulu dalam menegakkan hukum dan keadilan,” ujar Sunan.

Riki sebelumnya diketahui berstatus DPO dalam perkara dugaan penganiayaan yang dilaporkan terhadap dirinya. Setelah sempat tidak memenuhi panggilan dalam proses hukum, keberadaan yang bersangkutan akhirnya berhasil ditemukan oleh aparat.

Penangkapan tersebut dilakukan Tim Buser Resmob Polresta Sumenep pada Minggu pagi, 20 September 2026.

Perkara ini menjadi perhatian lantaran sebelum diamankan, Riki disebut masih sempat menunjukkan aktivitasnya di media sosial melalui siaran langsung TikTok meski telah berstatus DPO.

Sunan menilai keberhasilan aparat mengamankan tersangka menjadi bagian penting dalam memastikan proses hukum berjalan sebagaimana mestinya.

“Yang terpenting adalah setiap orang harus menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Penegakan hukum harus dilakukan berdasarkan alat bukti dan ketentuan peraturan perundang-undangan,” tegasnya.

Dengan diamankannya Riki, proses hukum terhadap perkara tersebut kini memasuki tahapan selanjutnya. Status hukum dan pembuktian terhadap dugaan tindak pidana yang disangkakan tetap menjadi kewenangan aparat penegak hukum dan pengadilan sesuai mekanisme hukum yang berlaku.

Penangkapan ini sekaligus menjadi pengingat bahwa status DPO bukan berarti proses hukum berhenti. Aparat tetap memiliki kewenangan untuk melakukan pencarian dan penindakan terhadap pihak yang telah ditetapkan dalam daftar pencarian sesuai ketentuan hukum.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *