Chibernews.co id, Sumenep — Euforia Hari Raya Idulfitri di Desa Pinggir Papas, Kecamatan Kalianget, berubah menjadi amarah kolektif. Di saat kebutuhan air bersih melonjak tajam, aliran PDAM justru lumpuh total tanpa kepastian. Warga tak hanya kecewa mereka merasa hak dasarnya diabaikan, Sabtu, (21/03/2026).
Sejak Ramadan hingga menjelang Lebaran, krisis air bersih ini tak kunjung menemukan titik terang. Aktivitas vital rumah tangga, mulai dari memasak, mandi, hingga menyiapkan hidangan hari raya, terganggu parah. Ironisnya, kondisi ini terjadi di momen yang seharusnya menjadi simbol kebersihan, kesucian, dan kebahagiaan.
Lebih memprihatinkan, warga kini dipaksa mencari solusi darurat dengan merogoh kocek lebih dalam. Tidak sedikit yang harus membeli air isi ulang, bukan hanya untuk konsumsi, tetapi juga untuk mandi dan kebutuhan sehari-hari lainnya. Beban ekonomi pun kian bertambah di tengah situasi yang seharusnya menjadi momen kebersamaan.
“Kami sampai beli air untuk mandi. Ini sudah di luar batas. Air itu kebutuhan dasar, bukan barang mewah,” ungkap salah satu warga dengan nada geram.
Mantan Kepala Desa Kertasada Kecamatan Kalianget, Deky Candra Permana, melontarkan kritik keras terhadap buruknya pelayanan PDAM. Ia menilai ada ketimpangan antara kewajiban pelanggan dan tanggung jawab penyedia layanan.
“Kalau masyarakat telat bayar, langsung didenda bahkan diputus. Tapi saat air mati seperti ini, tidak ada kejelasan. Ini bentuk ketidakadilan dalam pelayanan publik,” tegasnya.
Nada serupa disampaikan warga lainnya, Maspu, yang menilai PDAM telah kehilangan profesionalitas dalam menjalankan fungsi pelayanan.
“Kami ini pelanggan yang bayar, bukan minta gratis. Tapi kalau air tidak mengalir, apa yang sebenarnya kami bayar? Jangan sampai masyarakat hanya dijadikan objek tagihan tanpa pelayanan,” ujarnya tajam.
Kritik lebih keras datang dari tokoh masyarakat, KH. Moh. Fandari, S.H., yang menilai kondisi ini bukan sekadar kelalaian teknis, melainkan bentuk nyata kegagalan moral dalam pelayanan publik.
“Ini bukan lagi soal gangguan biasa, ini soal tanggung jawab yang diabaikan. Air adalah kebutuhan paling mendasar, bahkan dalam ajaran agama, kebersihan adalah bagian dari iman. Jika di momen suci seperti Idulfitri masyarakat justru kesulitan mendapatkan air, maka ini menunjukkan ada yang keliru dalam tata kelola pelayanan,” tegasnya.
Ia juga menyoroti sikap diam pihak PDAM yang dinilai memperkeruh keadaan.
“Diamnya pihak PDAM justru melukai kepercayaan masyarakat. Publik berhak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Transparansi itu bukan pilihan, tapi kewajiban. Kalau tidak ada penjelasan, wajar jika masyarakat menilai ini sebagai bentuk pengabaian,” lanjutnya dengan nada keras.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak PDAM belum memberikan klarifikasi resmi terkait penyebab lumpuhnya distribusi air di wilayah tersebut. Ketiadaan informasi justru memperparah kekecewaan warga yang merasa diabaikan di tengah krisis.
Situasi ini bukan sekadar gangguan teknis, melainkan cerminan lemahnya tanggung jawab pelayanan publik terhadap kebutuhan paling mendasar masyarakat. Pemerintah daerah dan instansi terkait didesak segera turun tangan, menghadirkan solusi konkret dan transparan sebelum krisis ini berkembang menjadi gelombang ketidakpercayaan yang lebih luas.
Air adalah hak, bukan kemewahan. Ketika akses itu terputus tanpa penjelasan, yang lahir bukan hanya kesulitan melainkan kemarahan.
