Chibernews.co.id, Jakarta, 31 Agustus 2025 — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam keterangan persnya di Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu (31/8), menyampaikan hasil perundingan dengan para ketua umum partai politik dan pimpinan lembaga negara.
Prabowo mengungkapkan bahwa para pimpinan DPR RI telah sepakat untuk mencabut sejumlah kebijakan yang dinilai membebani publik. Kebijakan yang dimaksud antara lain pengurangan besaran tunjangan anggota DPR serta moratorium kunjungan kerja ke luar negeri.
“Pimpinan DPR menyatakan komitmennya untuk mencabut beberapa kebijakan yang tidak sesuai dengan harapan rakyat. Termasuk soal tunjangan anggota DPR serta penghentian sementara kunjungan kerja ke luar negeri,” kata Presiden Prabowo.
Lebih lanjut, Presiden juga menegaskan bahwa para ketua umum partai politik telah mengambil langkah tegas terhadap kadernya di parlemen. Mulai Senin, 1 September 2025, setiap partai akan melakukan pencabutan anggota DPR yang terbukti melontarkan pernyataan keliru maupun bertindak tidak sejalan dengan kepentingan rakyat.
“Para ketua umum partai menyampaikan kepada saya bahwa mereka sudah mengambil keputusan tegas terhadap anggota-anggota DPR mereka. Mulai besok, Senin, akan dilakukan pencabutan keanggotaan bagi yang terbukti menyampaikan hal-hal keliru,” ungkapnya.
Selain itu, Presiden menambahkan, para ketua partai juga telah memberikan arahan resmi kepada fraksi masing-masing agar seluruh anggota DPR lebih peka terhadap aspirasi masyarakat dan menempatkan kepentingan rakyat sebagai prioritas utama.
“Saya sudah mendengar sendiri dari para ketua umum, mereka menginstruksikan langsung lewat fraksi bahwa semua anggota DPR harus berpihak penuh kepada rakyat, peka terhadap suara rakyat, dan tidak boleh lagi ada sikap yang menyakiti hati rakyat,” tegas Prabowo.
Pertemuan tersebut disebut sebagai langkah konsolidasi politik nasional guna menjaga stabilitas dan memastikan lembaga legislatif tetap selaras dengan aspirasi publik.
