Chibernews.co.id, Jakarta – Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro tercatat sebagai dua daerah dengan nilai simpanan dana terbesar di perbankan. Data resmi dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu) menunjukkan bahwa kedua daerah tersebut menyimpan dana dalam jumlah signifikan yang belum terserap maksimal untuk kegiatan pembangunan dan belanja produktif.
Berdasarkan laporan Kemenkeu, simpanan dana milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur mencapai sekitar Rp6,8 triliun, sementara Kabupaten Bojonegoro menempati posisi berikutnya dengan simpanan mencapai Rp3,6 triliun. Jika digabung, total simpanan dana dari kedua daerah itu mencapai Rp10,4 triliun, menjadikan keduanya sebagai daerah dengan nilai simpanan tertinggi di Jawa Timur.
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menyoroti kondisi tersebut sebagai indikator rendahnya serapan anggaran daerah. Ia menilai, lambatnya eksekusi program menjadi penyebab meningkatnya dana mengendap di perbankan.
“Rendahnya serapan tersebut berakibat menambah simpanan uang pemda yang nganggur di bank. Jadi jelas, ini bukan soal uangnya tidak ada, tapi soal kecepatan eksekusi,” ujar Purbaya dalam Rapat Pengendalian Inflasi Tahun 2025 di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, Kamis (23/10/2025).
Lebih lanjut, Menkeu memberikan catatan tegas kepada pemerintah daerah agar mempercepat realisasi belanja produktif. Menurutnya, percepatan serapan anggaran sangat penting untuk menjaga kepercayaan investor, sekaligus menggerakkan ekonomi daerah yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
“Dana daerah jangan terlalu lama mengendap di bank. Harus segera digerakkan untuk kegiatan produktif agar ekonomi lokal tumbuh dan masyarakat merasakan manfaatnya,” tegasnya.
Kemenkeu menilai, optimalisasi penggunaan dana daerah menjadi kunci dalam memperkuat daya tahan ekonomi nasional, terutama di tengah tantangan inflasi dan perlambatan pertumbuhan ekonomi global. Pemerintah pusat pun berkomitmen untuk terus mendorong koordinasi dan pengawasan agar dana publik dapat terserap secara efektif dan tepat sasaran.
