Kejati Jatim Tetapkan Empat Tersangka Baru Korupsi PDTS KBS, Dana Kas Perusahaan Diduga Mengalir Rp2,4 Miliar

Chibernews.co.id, Surabaya – Penanganan perkara dugaan korupsi pengelolaan keuangan Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya (PDTS KBS) kembali memasuki babak baru. Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur resmi menetapkan empat orang sebagai tersangka baru dalam perkara yang diduga melibatkan penyalahgunaan dana kas perusahaan, Jum’at, (20/11/2026).

Empat tersangka tersebut berasal dari unsur internal perusahaan hingga pihak eksternal. Mereka terdiri atas dua orang direktur, satu anggota badan pengawas, serta seorang pengacara.

Dalam perkara ini, penyidik menduga terdapat penyimpangan penggunaan dana kas PDTS KBS yang dicairkan dengan dalih pembayaran jasa pengacara dan pengurusan perkara hukum. Namun, dana tersebut diduga tidak semata-mata digunakan untuk kepentingan pendampingan hukum, melainkan juga berkaitan dengan pemberian uang suap untuk menghentikan penanganan perkara di Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak maupun Kejati Jawa Timur.

Nilai dana yang diduga disalahgunakan dalam praktik tersebut mencapai Rp2,4 miliar. Dugaan ini menjadi perhatian serius karena menyangkut pengelolaan keuangan badan usaha milik daerah yang semestinya digunakan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Penetapan empat tersangka baru tersebut sekaligus memperluas lingkup pengungkapan perkara. Keterlibatan sejumlah unsur, mulai dari jajaran direksi, badan pengawas hingga penasihat hukum, menjadi bagian yang kini didalami dalam proses penegakan hukum.

Atas dugaan perbuatannya, keempat tersangka dijerat dengan sejumlah ketentuan pidana berlapis dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kasus ini kembali mengingatkan pentingnya tata kelola keuangan perusahaan daerah yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik penyalahgunaan kewenangan.

Publik kini menantikan perkembangan penyidikan Kejati Jatim, termasuk penelusuran aliran dana, pihak-pihak yang diduga menerima keuntungan, serta kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain dalam perkara tersebut.

Proses hukum diharapkan mampu mengungkap perkara secara menyeluruh sekaligus memastikan setiap pihak yang terbukti terlibat mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *