Chibernews.co.id, Probolinggo — Kondisi Jalan PUD yang menghubungkan Dusun Gendingan dan Dusun Krajan II, Desa Jati Urip, Kecamatan Krejengan, Kabupaten Probolinggo, menuai sorotan tajam dari warga. Jalan yang seharusnya menjadi akses vital masyarakat tersebut kini justru lebih menyerupai kolam ikan ketimbang infrastruktur publik yang layak, Jum’at, (09/01/2026).
Pantauan di lapangan menunjukkan, permukaan jalan dipenuhi genangan air, berlubang, berlumpur, dan sulit dilalui, terutama saat musim hujan. Kondisi ini telah berlangsung bertahun-tahun, bahkan disebut warga tidak tersentuh perbaikan selama kurang lebih empat tahun terakhir.
“Kalau hujan, motor sering mogok. Anak-anak sekolah jatuh, petani susah lewat. Tapi sampai sekarang tidak ada perhatian sama sekali,” ujar salah satu warga setempat dengan nada kecewa.
Ironisnya, Jalan PUD tersebut merupakan jalur penting bagi aktivitas ekonomi, pendidikan, dan sosial warga desa. Namun realitas di lapangan justru memunculkan kesan kuat bahwa pemerintah Desa Jati Urip seolah menutup mata terhadap penderitaan masyarakatnya sendiri.
Pertanyaan pun mengemuka di tengah publik:
ke mana arah penggunaan Dana Desa dan sumber anggaran lainnya selama ini?
Mengapa dalam kurun waktu bertahun-tahun, jalan dengan kondisi rusak parah ini tidak masuk skala prioritas pembangunan desa?
Warga menilai, dalih keterbatasan anggaran tidak lagi relevan, mengingat setiap tahun Desa Jati Urip menerima kucuran Dana Desa yang tidak sedikit. Namun, transparansi dan keberpihakan terhadap kebutuhan dasar masyarakat dipertanyakan.
“Kami tidak menuntut yang muluk-muluk. Cukup jalan bisa dilewati dengan aman. Tapi sampai sekarang tidak ada realisasi,” keluh warga lainnya.
Kondisi ini memperkuat dugaan adanya ketimpangan prioritas pembangunan, di mana proyek-proyek tertentu lebih diutamakan dibanding kebutuhan mendesak warga. Jalan yang rusak parah dibiarkan, sementara masyarakat harus menanggung risiko keselamatan setiap hari.
Warga mendesak Pemerintah Desa Jati Urip, Kecamatan Krejengan, hingga Pemerintah Kabupaten Probolinggo untuk segera turun tangan, melakukan evaluasi, serta membuka secara transparan penggunaan anggaran desa.
Jika dibiarkan berlarut-larut, kondisi Jalan PUD ini bukan hanya mencerminkan kegagalan perencanaan pembangunan desa, tetapi juga menjadi simbol ketidakpedulian terhadap hak dasar masyarakat atas infrastruktur yang layak.
