Chibernews.co.id, Jakarta,– Sejumlah pihak mempertanyakan fokus kerja Jaksa Agung Muda Intelijen (JAM Intel) Redha Mantovani yang juga diketahui merupakan adik ipar Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. Kritik muncul setelah Redha terlihat menghadiri kegiatan penyaluran Corporate Social Responsibility (CSR) oleh pengusaha Aguan, di tengah maraknya dugaan pelanggaran hukum terkait kasus pagar laut dan persoalan agraria di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK)-2, Banten.
Menurut para pemerhati hukum, tugas utama Bimbingan Teknis (Bimtek) yang diinisiasi JAM Intel semestinya diarahkan untuk memperkuat jajaran Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri dalam menindak seluruh pihak yang diduga terlibat dalam dugaan kejahatan pagar laut. Karena itu, kehadiran Redha pada kegiatan CSR tersebut dinilai tidak relevan dan berpotensi menimbulkan persepsi negatif mengenai independensi penegakan hukum.
Di sisi lain, Gubernur Banten Andra Soni hingga kini belum memberikan pernyataan terkait dugaan perampasan lahan yang terjadi di wilayah pengembangan PIK-2. Sikap diam Andra yang sama-sama berasal dari Partai Gerindra seperti Dasco memunculkan spekulasi politik bahwa keduanya dianggap memberi perlindungan terhadap kegiatan bisnis kelompok konglomerasi yang mengembangkan kawasan tersebut.
Padahal, Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah menegaskan pentingnya keberpihakan hukum kepada rakyat kecil. Dalam kesempatan penyerahan aset sitaan Kejaksaan Agung kepada Kementerian Keuangan beberapa waktu lalu, Presiden meminta seluruh aparat penegak hukum untuk tidak melakukan kriminalisasi terhadap masyarakat, khususnya dalam perkara agraria dan konflik lahan.
Namun, di lapangan, praktik kriminalisasi warga kecil di sekitar kawasan PIK-2 dilaporkan masih berlangsung. Kasus terbaru menimpa sejumlah warga Kampung Encle yang dipersoalkan pihak kepolisian, yang menurut warga terjadi karena mereka menolak relokasi dari lahan yang diklaim terkait ekspansi Agung Sedayu Group.
Para aktivis agraria dan kelompok masyarakat sipil menilai, rangkaian persoalan tersebut menunjukkan adanya ketidaksinkronan antara arahan Presiden dan praktik penegakan hukum di lapangan. Mereka menegaskan bahwa masyarakat kini semakin memahami aktor-aktor yang dianggap mengkhianati kepentingan publik dalam proyek PIK-2.
“Masyarakat sudah melihat siapa saja pejabat dan aparat yang diduga bermain dalam proyek ini. Tinggal menunggu waktu, setiap penyimpangan pasti terbongkar,” ujar salah satu pegiat advokasi agraria.
