Kejati Jatim Bongkar Dugaan Korupsi Rp3,27 Miliar di Kebun Binatang Surabaya, Empat Pejabat dan Advokat Ditahan

Chibernews.co.id, Surabaya – Penyidikan kasus dugaan korupsi keuangan Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya (PDTS KBS) kembali memasuki babak baru. Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur menetapkan empat orang sebagai tersangka setelah menemukan dugaan pengeluaran kas perusahaan sebesar Rp3,27 miliar yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, Hum’at, (20/11/2026).

Keempat tersangka tersebut masing-masing berinisial MN selaku Direktur Keuangan dan SDM PDTS KBS, NW selaku Direktur Operasional dan Umum, EES anggota Badan Pengawas PDTS KBS, serta MM yang berprofesi sebagai advokat dari Kantor Ma’ruf Syah & Partner.

Penetapan tersangka dilakukan oleh penyidik Tindak Pidana Khusus Kejati Jatim pada Kamis (19/11/2026) malam. Usai menjalani pemeriksaan, keempatnya langsung dilakukan penahanan selama 20 hari, mulai 19 November hingga 8 Desember 2026 di Cabang Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kejati Jawa Timur.

Asisten Pidana Khusus Kejati Jatim, Dr. I Gede Punia Atmaja, mengungkapkan bahwa perkara tersebut bermula pada Februari 2025. Saat itu, sejumlah direksi dan karyawan PDTS KBS dipanggil Kejaksaan Negeri Tanjung Perak untuk dimintai keterangan terkait pengaduan dugaan korupsi pengelolaan sewa tenant.

Namun, dalam perkembangan penyidikan, muncul dugaan penggunaan uang perusahaan untuk kepentingan penutupan perkara.

Direksi PDTS KBS diduga menyiapkan dana sebesar Rp500 juta dari kas perusahaan dengan alasan biaya penanganan perkara. Akan tetapi, berdasarkan hasil penyidikan Kejati Jatim, uang tersebut tidak pernah diserahkan kepada penyidik Kejari Tanjung Perak.

Persoalan semakin berkembang ketika pada April 2025 direksi dan Badan Pengawas kembali menjalani pemeriksaan di Kejati Jatim. Dalam periode tersebut, pengeluaran dana perusahaan disebut terus meningkat hingga mencapai Rp2,41 miliar.

Ironisnya, dana yang diduga dikeluarkan untuk kepentingan tersebut juga tidak pernah diserahkan kepada penyidik. Untuk menutupi transaksi, para tersangka diduga menyusun perjanjian jasa hukum fiktif beserta kuitansi senilai Rp2,41 miliar agar pengeluaran tersebut seolah-olah merupakan aktivitas resmi perusahaan.

Temuan penyidik tidak berhenti pada angka tersebut. Audit juga mengungkap adanya pengeluaran kas lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, yakni sebesar Rp707.775.022 pada 2025 dan Rp152.784.430 pada 2026.

Berdasarkan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara oleh BPKP Perwakilan Jawa Timur tertanggal 11 November 2026, total pengeluaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan mencapai Rp3.270.559.452 atau sekitar Rp3,27 miliar.

Besarnya angka tersebut kembali menyoroti persoalan tata kelola dan pertanggungjawaban keuangan di tubuh perusahaan daerah. Dana perusahaan yang semestinya dikelola secara transparan dan digunakan untuk menunjang operasional pelayanan publik justru menjadi bagian dari perkara hukum yang kini tengah diusut aparat penegak hukum.

Atas perbuatannya, keempat tersangka dijerat Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf a atau c UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 18 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sebagai dakwaan subsidair, penyidik juga menerapkan Pasal 604 juncto Pasal 20 huruf a atau c undang-undang yang sama.

Penetapan empat tersangka baru ini menjadi perkembangan penting dalam pengusutan dugaan korupsi di lingkungan PDTS KBS. Penyidikan diharapkan dapat mengungkap secara terang alur penggunaan dana perusahaan, pihak-pihak yang bertanggung jawab, serta memastikan seluruh fakta hukum terungkap melalui proses peradilan.

Asas praduga tak bersalah tetap harus dikedepankan. Keempat tersangka memiliki hak hukum untuk membela diri hingga adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *