Enam Aspirasi Warga Masalembu Mengemuka, Ahmad Juhairi Diminta Perjuangkan Listrik hingga Kepastian Bandara

Chibernews.co.id, Sumenep – Keterbatasan infrastruktur dan belum optimalnya pelayanan publik di wilayah kepulauan kembali menjadi sorotan. Kali ini, enam persoalan mendasar masyarakat Pulau Masalembu, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, mencuat dalam agenda reses anggota DPRD Sumenep Daerah Pemilihan (Dapil) VII, Ahmad Juhairi.

Kegiatan yang berlangsung di Desa Sukajeruk, Kecamatan Masalembu, Sabtu (14/11/2026), menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan langsung berbagai kebutuhan yang selama ini dinilai belum mendapatkan penyelesaian secara maksimal.

Enam aspirasi yang disuarakan warga mencakup penyelesaian pembangunan pembangkit listrik PT PLN, kepastian pembangunan Bandara Masalembu, pembangunan pos keamanan laut, pemerataan infrastruktur dasar, perbaikan fasilitas pendidikan, serta jaminan ketersediaan bahan bakar minyak (BBM).

perhatian utama Masyarakat berharap pembangunan fasilitas pembangkit listrik yang dikerjakan PT PLN segera diselesaikan sehingga kebutuhan energi di wilayah kepulauan tersebut dapat terpenuhi secara memadai.

Bagi masyarakat Masalembu, ketersediaan listrik bukan sekadar kebutuhan rumah tangga. Lebih dari itu, listrik menjadi penunjang penting bagi aktivitas pendidikan, pelayanan publik, hingga pengembangan ekonomi masyarakat.

Selain persoalan kelistrikan, warga juga menuntut kejelasan mengenai rencana pembangunan Bandara Masalembu. Mereka berharap pemerintah tidak hanya menyampaikan rencana, tetapi juga memberikan kepastian terkait tahapan dan realisasi pembangunan.

Kehadiran bandara dinilai dapat membuka akses transportasi yang lebih cepat, terutama dalam kondisi darurat kesehatan, mobilitas masyarakat, serta kelancaran distribusi barang dan kebutuhan pokok.

Tak kalah penting, masyarakat turut mengusulkan pembangunan pos keamanan laut. Fasilitas tersebut diharapkan dapat memperkuat pengawasan kawasan perairan Masalembu, sekaligus mencegah aktivitas ilegal, termasuk dugaan peredaran narkoba melalui jalur laut dan penggunaan alat tangkap ikan yang merusak lingkungan.

Di sektor pembangunan wilayah, pemerataan infrastruktur dasar juga menjadi tuntutan warga. Mulai dari perbaikan jalan, irigasi, drainase, penyediaan sarana air bersih, hingga pembangunan jalan usaha tani.

Masyarakat menilai keberadaan infrastruktur tersebut sangat menentukan kelancaran aktivitas sehari-hari, khususnya mobilitas warga, kegiatan pertanian, serta distribusi hasil produksi.

Sementara pada sektor pendidikan, warga meminta pemerintah daerah memberikan perhatian terhadap kondisi bangunan sekolah. Perbaikan fasilitas yang mengalami kerusakan serta pembangunan ruang kelas baru dinilai diperlukan demi menunjang proses belajar mengajar yang aman dan nyaman.

Sebagai wilayah kepulauan, masyarakat Masalembu sangat bergantung pada ketersediaan bahan bakar untuk menunjang transportasi laut, aktivitas nelayan, serta pergerakan ekonomi.

Karena itu, warga meminta pemerintah memastikan distribusi BBM berlangsung lancar dan pasokan mencukupi kebutuhan masyarakat. Mereka juga mendorong adanya pengawasan serta penegakan hukum terhadap praktik penjualan BBM secara ilegal ke luar wilayah kepulauan.

Ahmad Juhairi menegaskan bahwa berbagai aspirasi tersebut merupakan gambaran kebutuhan nyata masyarakat yang harus menjadi perhatian pemerintah.

Menurutnya, reses bukan sekadar agenda formal anggota legislatif, melainkan kesempatan untuk menyerap langsung persoalan masyarakat sekaligus menghimpun kebutuhan yang harus diperjuangkan melalui jalur kebijakan dan penganggaran.

“Berbagai aspirasi ini mencerminkan kebutuhan mendasar masyarakat Masalembu. Karena itu, diperlukan perhatian dan langkah konkret pemerintah daerah agar pemerataan pembangunan bisa dirasakan masyarakat kepulauan,” kata Juhairi.

Ia juga menyoroti pentingnya memastikan persoalan BBM mendapatkan penanganan serius, baik dari sisi ketersediaan pasokan maupun pengawasan distribusi.

“Selain memastikan pasokan tetap terpenuhi, masyarakat juga mendorong penegakan hukum secara tegas terhadap praktik penjualan BBM secara ilegal ke luar wilayah kepulauan,” ujarnya.

Juhairi menyatakan seluruh aspirasi yang dihimpun akan menjadi bahan perjuangan dalam pembahasan bersama pemerintah daerah. Ia berharap hasil reses tersebut tidak sekadar menjadi dokumen administrasi, tetapi benar-benar ditindaklanjuti melalui program pembangunan dan kebijakan anggaran.

Masyarakat Masalembu kini menaruh harapan agar enam persoalan tersebut mendapatkan perhatian serius.
Sebab, pemerataan pembangunan tidak cukup hanya diukur dari program yang berjalan di daratan, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat di wilayah kepulauan memperoleh akses infrastruktur dan pelayanan publik yang layak.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *