Chibernews.co.id, Jakarta – Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto memberikan peringatan keras kepada seluruh jajaran reserse kriminal (Reskrim) Polri agar tidak menyalahgunakan kewenangan dalam menjalankan tugas penegakan hukum.
Penegasan tersebut disampaikan dalam Rapat Kerja Reskrim Polri Tahun 2026, Jumat (13/11/2026). Kapolri menekankan bahwa praktik pemerasan terhadap masyarakat, rekayasa perkara, hingga dugaan perlindungan terhadap bandar narkoba merupakan tindakan yang tidak boleh terjadi di tubuh institusi kepolisian.
Menurutnya, kewenangan yang dimiliki aparat penegak hukum merupakan amanah untuk melindungi masyarakat, memberikan rasa keadilan, serta memberantas tindak kriminalitas. Bukan justru dimanfaatkan untuk menekan, mengintimidasi, atau mencari keuntungan pribadi dengan mengorbankan hak-hak masyarakat.
Dalam arahannya, Kapolri juga menyoroti empat agenda prioritas yang harus menjadi perhatian jajaran Reskrim di seluruh Indonesia.
Pertama, pemulihan kawasan narkoba sebagai bagian dari upaya memutus mata rantai peredaran gelap narkotika sekaligus mengembalikan lingkungan masyarakat dari pengaruh kejahatan narkoba.
Kedua, memperkuat pemberantasan judi online dan penipuan digital yang semakin meresahkan masyarakat serta menimbulkan kerugian ekonomi bagi para korban.
Ketiga, meningkatkan transparansi dalam penanganan perkara melalui kepastian pemberian Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP). Langkah ini dinilai penting agar masyarakat, khususnya pelapor dan korban, memperoleh informasi yang jelas mengenai perkembangan laporan yang telah disampaikan kepada kepolisian.
Keempat, mempersiapkan penerapan KUHP dan KUHAP baru dengan mengedepankan pendekatan Scientific Crime Investigation, yakni metode penyidikan berbasis ilmu pengetahuan dan pembuktian ilmiah untuk memastikan proses penegakan hukum berjalan objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.
Penegasan Kapolri tersebut sekaligus menjadi pengingat bahwa profesionalisme aparat tidak cukup hanya diukur dari keberhasilan mengungkap kasus dan menangkap pelaku kejahatan. Lebih dari itu, integritas, transparansi, serta keberpihakan terhadap keadilan harus menjadi prinsip utama dalam setiap proses penanganan perkara.
Masyarakat tentu berharap peringatan keras tersebut tidak berhenti sebatas instruksi dalam forum rapat kerja. Diperlukan pengawasan dan tindakan tegas terhadap setiap anggota yang terbukti menyalahgunakan kewenangan, melakukan pemerasan, merekayasa perkara, maupun terlibat dalam jaringan kejahatan.
Sebab, kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian sangat ditentukan oleh bagaimana hukum ditegakkan secara adil, tanpa pandang bulu, serta tidak menjadikan masyarakat sebagai korban dari penyalahgunaan kekuasaan.
Kini yang menjadi perhatian publik adalah sejauh mana penegasan tersebut benar-benar diwujudkan dalam tindakan nyata hingga ke tingkat paling bawah.
