Chibernews.co ud, Kota Batu – Penanganan kasus dugaan perzinaan yang menyeret seorang oknum anggota Polri berinisial IGA (47) dan Kepala Desa Kedungkumpul, Kabupaten Lamongan, berinisial AE (38), kini menjadi perhatian publik. Bukan hanya terkait dugaan hubungan terlarang keduanya, tetapi juga munculnya sejumlah tanda tanya mengenai administrasi dan pengelolaan barang bukti kendaraan yang diamankan Polres Batu.
Kasus yang bermula dari penggerebekan di salah satu kamar hotel di Kota Batu pada Sabtu (7/11/2026) dini hari tersebut semakin menjadi sorotan setelah ditemukan dugaan ketidaksesuaian identitas kendaraan, perbedaan spesifikasi dalam dokumen, hingga pergantian nomor polisi pada mobil yang disebut-sebut sebagai barang bukti.
Kendaraan yang menjadi pusat perhatian adalah satu unit Toyota Innova Reborn dengan nomor polisi L 1050 CXC. Berdasarkan penelusuran awak media, terdapat sejumlah hal yang dinilai perlu mendapatkan penjelasan terbuka dari pihak kepolisian, Juma’t, (13/11/2026).
Kasi Humas Polres Batu, Iptu M. Huda Rohman, sebelumnya menyampaikan bahwa kendaraan tersebut masih tergolong baru dan dokumen resminya belum diterbitkan. Ia juga memperlihatkan surat keterangan yang disebut diterbitkan oleh pihak kepolisian Polda Jawa Timur.
Namun, keterangan tersebut justru memunculkan pertanyaan setelah dilakukan pencocokan antara dokumen dan kondisi fisik kendaraan.
Dalam surat keterangan yang ditunjukkan, Toyota Innova Reborn tersebut tercatat berwarna Dark Grey dengan bahan bakar solar. Sementara kendaraan yang berada di lingkungan Polres Batu terlihat berwarna Black Glossy dan menggunakan bahan bakar bensin.
Perbedaan spesifikasi tersebut menjadi persoalan yang perlu diklarifikasi untuk memastikan apakah dokumen yang ditunjukkan benar-benar merujuk pada kendaraan yang diamankan dalam perkara tersebut.
Persoalan semakin berkembang ketika awak media menemukan adanya pergantian nomor polisi pada kendaraan tersebut.
Berdasarkan dokumentasi visual yang diklaim memiliki penanda waktu dan lokasi, mobil yang sebelumnya menggunakan pelat nomor L 1050 CXC terlihat berganti menggunakan nomor L 1121 CXA.
Pergantian itu disebut terjadi sebelum pelat nomor semula kembali dipasang ketika identitas kendaraan mulai dipertanyakan awak media pada Minggu (9/11/2026) petang.
Selain itu, berdasarkan pengecekan melalui aplikasi resmi Samsat, kedua nomor polisi tersebut diklaim tidak ditemukan dalam sistem.
Temuan ini belum dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan bahwa kedua pelat nomor tersebut palsu. Namun, kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan serius mengenai identitas kendaraan yang sebenarnya, status registrasi, serta dasar penggunaan kedua nomor polisi tersebut.
Publik tentu berhak memperoleh penjelasan mengenai kesesuaian antara nomor rangka, nomor mesin, dokumen kepemilikan, dan identitas kendaraan yang tercatat dalam administrasi penyidikan.
Tidak hanya persoalan nomor polisi dan spesifikasi kendaraan, keberadaan nota servis tertanggal 8 November 2026 juga memunculkan pertanyaan baru.
Saat dikonfirmasi, Kasi Humas Polres Batu sempat memperlihatkan catatan atau nota servis kendaraan tersebut. Akan tetapi, awak media mengaku belum mendapatkan izin untuk mendokumentasikan secara langsung dokumen riwayat servis maupun spesifikasi kendaraan yang dimaksud.
Pihak kepolisian menyampaikan bahwa pembatasan tersebut berkaitan dengan kerahasiaan materi penyelidikan yang masih berlangsung.
Meski demikian, keberadaan nota servis tersebut menimbulkan sejumlah pertanyaan yang membutuhkan penjelasan, antara lain kapan kendaraan dibawa untuk diservis, siapa yang memberikan persetujuan, apa tujuan servis dilakukan, serta bagaimana status kendaraan ketika kegiatan tersebut berlangsung.
Apabila kendaraan telah ditetapkan sebagai barang bukti, prosedur pengelolaannya tentu harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Dalam konteks hukum acara pidana, ketentuan mengenai penyimpanan dan pemeliharaan benda sitaan harus menjadi perhatian serius aparat penyidik.
Merujuk ketentuan KUHAP mengenai pengelolaan benda sitaan, keutuhan, keamanan, dan kejelasan administrasi barang bukti merupakan aspek penting dalam menjaga integritas proses penegakan hukum.
Karena itu, munculnya dugaan pergantian pelat nomor, perbedaan spesifikasi kendaraan, serta adanya nota servis perlu dijelaskan secara komprehensif.
Awak media juga mengaku belum memperoleh keterangan terperinci dari penyidik PPA dan PPO Polres Batu mengenai pihak yang memberikan persetujuan apabila kendaraan tersebut dikeluarkan dari tempat penyimpanan, termasuk apakah terdapat izin peminjaman atau penggunaan kendaraan.
Keterbukaan informasi dalam batas yang tidak mengganggu penyidikan menjadi penting agar tidak berkembang spekulasi di tengah masyarakat.
Di tengah munculnya persoalan administrasi barang bukti, proses hukum terhadap oknum anggota Polri berinisial IGA juga mulai berjalan.
Kapolrestabes Surabaya, Kombes Pol Dr. Luthfie Sulistiawan, S.I.K., M.H., M.Si., membenarkan bahwa anggota yang bersangkutan sedang menjalani proses pidana di Polres Batu. Sementara pemeriksaan terkait pelanggaran kode etik ditangani oleh Sie Propam Polrestabes Surabaya.
“Betul, yang bersangkutan diproses pidana di Polres Batu, dan proses kode etik dilakukan oleh Sie Propam Polrestabes Surabaya,” tegasnya melalui pesan singkat.
Pemisahan penanganan perkara pidana dan etik tersebut membutuhkan koordinasi serta pengawasan agar seluruh proses berjalan secara profesional dan tidak menimbulkan konflik kepentingan.
Sementara itu, Kapolres Batu AKBP Panji Gedhe Prabawa, S.H., S.I.K., M.A.P., sebelumnya membenarkan bahwa pihak perempuan berinisial AE telah memberikan keterangan kepada penyidik dan mengakui adanya hubungan dengan oknum anggota Polri tersebut.
“Ya, dari keterangan pihak wanita mengakui, akan tetapi yang pihak laki-laki masih beralibi. Sehingga kita masih perlu mencari dan mengumpulkan alat bukti yang lain guna untuk mendalami kasusnya,” ungkap Kapolres Batu saat dikonfirmasi awak media pada Selasa (10/11/2026).
Penyidik disebut masih melakukan pendalaman terhadap keterangan kedua pihak serta mengumpulkan alat bukti tambahan guna memastikan konstruksi peristiwa yang sebenarnya.
Dugaan bahwa keduanya telah menjalin komunikasi intensif sebelum berada di hotel juga masih menjadi bagian dari materi pendalaman penyidik.
Rangkaian temuan mengenai kendaraan yang diamankan dalam perkara ini menjadi persoalan tersendiri yang tidak boleh diabaikan.
Sebab, kejelasan identitas kendaraan, keabsahan dokumen, riwayat servis, hingga mekanisme penyimpanan barang bukti merupakan bagian penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.
Apabila seluruh prosedur telah dijalankan sesuai ketentuan, penjelasan terbuka disertai klarifikasi administratif tentu dapat menjawab berbagai pertanyaan yang berkembang.
Sebaliknya, apabila ditemukan ketidaksesuaian, hal tersebut perlu ditelusuri melalui pemeriksaan internal maupun mekanisme pengawasan yang berwenang.
Publik kini menunggu penjelasan resmi Polres Batu, Polda Jawa Timur, serta pihak terkait mengenai status kendaraan Toyota Innova Reborn tersebut.
Sebagai bentuk pelaksanaan prinsip keberimbangan dan Kode Etik Jurnalistik, redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi seluas-luasnya kepada Polres Batu, Polda Jawa Timur, maupun seluruh pihak yang disebutkan dalam pemberitaan ini.
Penjelasan yang transparan diperlukan agar persoalan ini tidak berhenti pada polemik, melainkan benar-benar mendapatkan kejelasan berdasarkan fakta dan ketentuan hukum yang berlaku.
