Chibernews.co.id, Sumenep — Lembaga pelatihan kerja yang seharusnya menjadi ruang peningkatan keterampilan dan kesempatan bagi masyarakat untuk mempersiapkan masa depan justru menjadi sorotan. Kali ini, UPT Balai Latihan Kerja (BLK) Sumenep dipertanyakan setelah seorang peserta pelatihan kelas menjahit mengaku dikeluarkan secara sepihak tanpa mendapatkan penjelasan yang jelas dari pembina atau instruktur yang bersangkutan, Selasa (10/11/2026).
Peserta berinisial NH, mengaku kecewa sekaligus mempertanyakan dasar keputusan yang dinilainya tidak transparan. Persoalan bermula ketika dirinya terlambat mengikuti kegiatan pelatihan sekitar dua menit.
Namun, menurut pengakuan NH, keterlambatan tersebut justru berujung pada dirinya diminta kembali dan tidak diperbolehkan mengikuti pelajaran.
“Saya cuma terlambat dua menit, tetapi disuruh kembali dan tidak diperbolehkan ikut pelajaran. Padahal sebelumnya saya sudah datang ke kelas. Karena ada upacara Hari Pahlawan, setelah upacara saya dipanggil, lalu diberhentikan tanpa ada penjelasan,” ungkap NH kepada media ini.
NH mengaku semakin kecewa lantaran dirinya merasa tidak diberikan kesempatan untuk mengetahui kesalahan maupun alasan konkret di balik keputusan pemberhentian tersebut.
Jika benar pemberhentian dilakukan tanpa penjelasan dan tanpa memberikan kesempatan kepada peserta untuk menyampaikan klarifikasi, kondisi ini patut menjadi perhatian serius pihak pengelola UPT BLK Sumenep.
Sebab, lembaga pelatihan kerja bukan tempat untuk menerapkan keputusan berdasarkan kehendak sepihak. Setiap peserta semestinya mendapatkan informasi mengenai tata tertib, mekanisme pembinaan, tahapan pemberian sanksi, serta alasan yang jelas apabila haknya untuk mengikuti pelatihan dihentikan.
Apalagi program pelatihan tersebut merupakan fasilitas peningkatan kompetensi masyarakat yang diselenggarakan melalui dukungan anggaran negara.
Pertanyaannya, apakah keterlambatan dua menit memang menjadi dasar pemberhentian peserta? Apakah ada tahapan teguran sebelumnya? Ataukah terdapat aturan tertulis yang secara tegas mengatur sanksi hingga pengeluaran peserta dari program pelatihan?
Hal-hal mendasar tersebut semestinya dapat dijelaskan secara terbuka oleh pihak UPT BLK Sumenep.
Tak hanya mempersoalkan pemberhentian, NH juga mengungkapkan bahwa dalam pertemuan tersebut dirinya justru mendengar pembahasan mengenai konsumsi yang sebelumnya diterima peserta.
“Daripada memberikan penjelasan kenapa saya dikeluarkan, malah membicarakan soal saya yang mendapatkan konsumsi. Bukankah konsumsi itu menggunakan anggaran yang dikeluarkan negara? Ada apa sebenarnya?” keluhnya.
Pernyataan tersebut memunculkan pertanyaan lain yang perlu dijawab secara transparan. Apakah konsumsi peserta memang menjadi persoalan dalam proses pemberhentian NH? Jika iya, apa relevansinya dengan keputusan mengeluarkan peserta dari kegiatan pelatihan?
Penggunaan anggaran negara untuk mendukung kegiatan pelatihan tentu harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan. Namun, persoalan konsumsi juga tidak semestinya dijadikan alasan yang tidak jelas untuk mengesampingkan hak peserta memperoleh penjelasan.
UPT BLK Sumenep merupakan unit pelaksana teknis di bawah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur yang memiliki peran penting dalam meningkatkan keterampilan dan kompetensi masyarakat melalui pelatihan vokasi.
Karena itu, pengelolaannya harus mengedepankan profesionalitas, kedisiplinan, transparansi, serta perlakuan yang adil terhadap seluruh peserta.
Jangan sampai lembaga yang seharusnya mencetak tenaga kerja terampil justru memunculkan persoalan akibat dugaan lemahnya komunikasi dan ketidakjelasan mekanisme pembinaan.
Pihak pengelola perlu menjelaskan apakah tindakan yang dialami NH sudah sesuai dengan tata tertib dan prosedur pemberhentian peserta yang berlaku.
Media ini juga mendorong Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur untuk melakukan penelusuran apabila ditemukan dugaan ketidaksesuaian prosedur dalam penanganan peserta pelatihan tersebut.
Hingga berita ini disusun, keterangan mengenai alasan resmi pemberhentian NH dari kelas menjahit masih perlu dikonfirmasi kepada pembina maupun Kepala UPT BLK Sumenep.
Namaun saat di koonfirmasi melalui nomer whatsap Admin UPT BLK Sumenep tidak ada respon hingga berita ini diterbitkan
Media Chibernews.co.id tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada pihak UPT BLK Sumenep agar persoalan tersebut dapat diketahui secara utuh dari kedua belah pihak.
Sebab, yang dipersoalkan bukan semata-mata keterlambatan dua menit. Lebih dari itu, persoalannya menyangkut transparansi keputusan, kepastian aturan, dan bagaimana peserta pelatihan diperlakukan dalam sebuah lembaga yang menjalankan program dengan dukungan anggaran negara.
Jangan sampai masyarakat yang datang untuk belajar dan meningkatkan keterampilan justru kehilangan kesempatan tanpa pernah mengetahui alasan yang sebenarnya.
