Warga Eks Pengungsi Maluku 99 Dapat Bantuan Pemerintah Rp. 18.5 juta Per KK, Begini Syaratnya.

Chibernews.com, BUTON — Berdasarkan amar putusan MA RI, nomor : 1950K/Pdt/2016 JO, nomor : 116/Pdt/2015/PT.DKI JO, nomor : 318 /pdt.G.Classatction/2011/PN.JKT.Pst. Mahkamah Agung mengintrusikan bahwa pemerintah wajib mengeluarkan anggaran dana pengungsi tahun 1999 senilai Rp. 18.5 juta per kepala Keluarga.

Diketahui, Bantuan anggaran dana Eks Pengungsi tahun 1999 tersebut dimenangkan oleh kuasa hukum LBH kepton, La Ode Zulfikar, S.H, M.H, di PN Jakarta pusat pada tanggal 22 September 2020. Senilai Rp. 3.9 triliun.

Adapun bagi calon penerima bantuan wajib Menyiapkan data Foto Copy Kartu keluarga sebanyak 2 rangkap, Foto Copy KTP juga 2 rangkap dan pasfoto warna ukuran 3 x 4 sebanyak 3 lembar.

“Iya, untuk di Buton foto copy nya masing-masing 2 rangkap, 1 rangkap untuk LBH kepton satunya untuk arsip kami karna untuk mengantisipasi data yang tercecer pada salah satu oknum korban pengungsi kabupaten Buton agar kami mudah mengidentifikasinya”. Kata Irman La Raliy.

Ketua 1 Asosiasi BPD tingkat Kabupaten Buton, Irman La Raliy, juga selaku ketua koordinator pengimputan data pengungsi wilayah kabupaten Buto Sulawesi tenggara, menjelaskan, perampungan data warga eks pengungsi 99 guna Untuk mengidentifikasi warga pengungsi yang sudah meninggal atau berpindah tempat diluar tiga wilayah provinsi yakni, Maluku, Maluku Utara, Sulawesi tenggara.

“Jika warga yang sudah meninggal atau pindah tempat diluar 3 wilayah yang telah ditentukan maka warga tersebut tidak dapat diberikaan hak-haknya dan apabila datanya pada saat korban konflik Maluku 1999 ada dibuton kemudian berpindah mukim lagi keambon berarti masih dalam wilayah konflik, itu pasti akan diberikan haknya ”. Tegas Irman.

Terkait Bantuan anggaran dana Eks pengungsi 99, yang bertanggung jawab dalam hal ini yakni,
1. Koordinator kuasa hukum LBH kepton La ode zulfikar Nur, S.H., M.H., dan
2. ketua koordinator Pengimputan data wilayah kabupaten Buton, Sultra; Irman La raliy dibantu oleh La ode Aluma dan La Marisa.

” Apabila saudara-saudari menyerahkan data diluar nama-nama yang tercantum diatas khususnya, juga diluar LBH kepton umumnya, maka kami selaku tim koordinator LBH Kepton kabupaten buton sangat tidak bergantung jawab atas datanya “. Tuturnya.

Selaku ketua 1 Asosiasi BPD tingkat Kabupaten Buton, Irman berharap, kepada pemerintah desa di 83 desa dikabupaten Buton terutama para BPD se-kabupaten Buton bahwa,

” Mari kita menyambut baik cairnya dana pengungsi, ini bukan berita hoax, ini benar adanya, dimana pemerintah pusat sudah mengeksekusi akan mencairkan dana sebesar Rp. 3,9 triliun, sekali lagi ini bukan berita bohong, ini benar terjadi dibawah kuasa hukumnya La ode zulfikar nur, S.H., M.H “. Tutup Irman.

Penulis:.(Rasmin Tara)
Editor:. (AR)

banner 728x90

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *