Ormas Badak Banten DPC Banjarsari Angkat Bicara.Diduga Pemilik E.Warung BPNT Masih Menjabat

 

Chibernews.com//.Lebak Banten – Dugaan pemilik e-warong yang masih menjabat Ketua BPD Labanjaya Kecamatan Banjarsari Kabupaten Lebak dibenarkan oleh Asep selaku investigator Ormas Badak Banten DPC Banjarsari saat bertanya langsung pada Candra sebagi pemilik e-warong BPNT Desa Labanjaya ketika memantau langsung pembagian sembako di E-Warong tersebut. Minggu, 9/11/2020

Saat ditanya Candra mengatakan bahwa dirinya akan mengundurkan diri dari jabatan sebagai Ketua BPD Labanjaya dan untuk administrasinya sedang diurus katnya saat ditanya oleh Asep, Minggu, 9/11/2020.

Menanggapi hal itu, Herdi Ketua DPC Ormas Badak Banten DPC Banjarsari sangat menyesalkan pernyataan pemilik E-Warong tersebut yang terkesan mengambaikan pedum.

Menurutnya, Pedoman Umum Program Sembako Perubahan 1 Tahun 2020 telah terbit pada bulan oktober 2020 kemarin sehingga tidak ada alasan bagi pemilik E-Warong BPNT yang diduga rangkap jabatan dengan Badan Permusyawarahan Desa (BPD) untuk menunda-nunda pengunduran dirinya atau memilih salah satu. Apakah tetap mempertahankan E-Warong BPNT miliknya atau memilih tetap menjadi Ketua BPD, kata Herdi

Sementara itu, untuk menegaskan kebenaran informasi tersebut, Herdi langsung mengklarifikasi kepada Kepala Desa Labanjaya melalui pesan WhatsApp dan Sakum selaku Kepala Desa Labanjaya membenarkan bahwa saat ini Candra belum keluar dari BPD dan masih menjabat Ketua BPD Labanjaya namun surat pengunduran diri nya sedang diurus, kata Sakum. Minggu, 8/11/2020.

Herdi juga menambahkan di dalam Pedoman Umum Program Sembako Perubahan I Tahun 2020 disebutkan bahwa terdapat beberapa larangan menjadi
Agen Penyalur atau E-Warong diantaranya
1. Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) beserta unit usahanya, Toko Tani Indonesia, pegawai Bank Penyalur, dan koperasi ASN (termasuk TNI dan Polri) tidak diperbolehkan menjadi e-Warong.
2. ASN (termasuk TNI dan Polri), kepala desa/lurah,perangkat desa/aparatur kelurahan, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau Badan Permusyawaratan Kelurahan (BPK), Tenaga Pelaksana Bansos Pangan, dan SDM pelaksana Program Keluarga Harapan, baik perorangan maupun berkelompok membentuk badan usaha, tidak diperbolehkan menjadi e-Warong, mengelola e-Warong maupun menjadi pemasok e-Warong.
3. Dalam satu Kepala Keluarga, Untuk Perangkat Desa struktur kelembagaan yang ada di Desa, jika mau memundurkan diri sebagi Perngakat Desa memilih menjadi E-Worng untuk Kaur, Sekdes dan BPD harus di ketahui Dinas DPMD, untuk Staf, Karang Taruna, PKK, dan Lembaga lain yang ada di Desa cukup di ketahui Desa dan Kecamatan. Papar, Herdi.

Lanjut Herdi atas dasar itu, kami Ormas Badak Banten DPC Banjarsari minta pada TKSK Banjarsari agar segera mendorong pemilik E-Warong BPNT Labanjaya agar segera mengundurkan diri secepatnya dari jabatannya sebagi Ketua BPD Labanjaya tanpa ada alasan apapun agar tidak ada conflict of interest serta tidak berbenturan dengan Pedoman Umum Program Sembako Perubahan I Tahun 2020 yang telah ditetapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan selaku Ketua Tim Pengendali Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial Secara Nontunai, tutup Herdi.

Reporter: Ruswa ilah/baedi rohman

banner 728x90

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *