ICJ Gelar Sosialisasi Pencegahan Perkawinan Anak Secara Virtual

Chibernews.com Enrekang–ICJ (Institut Of Community Justice) menggelar sosialisasi pencegahan perkawinan anak(Stranas PPA)   secara virtual dihadiri 24 Kabupaten Kota  se Sulawesi Selatan kegiatan  ini di dukung oleh AIPJ2 (Australia Indonesia Partnership for justice 2) Selasa 3 Nopember 2020 beserta Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak  dan pengendalian penduduk dan KB  acara berlansung khidmat .

Ferry Mambaya selaku direktur ICJ “menandaskan semua pihak yang berkompoten dalam hal ini berusaha mendorong lahirnya road map pencegahan perkawinan anak

Indonesia merupakan negara ke 7 dan kedua di Asia terbanyak melakukan pratek pernikahan anak di bawah umur  sesuai data Susenas 2019  Sulawesi Selatan “menurut Fitriah masih tergolong tinggi  20 provinsi termasuk Sulsel dengan prevalensi angka perkawinan anak di atas angka nasional dengan prosentase 12,10 persen sementara rata-rata secara nasional 10,82 persen tandasnya

Salah satu faktor adanya perkawinan dini faktor pendidikan (putus sekolah ) ekonomi(Kemiskinan),Broken home,Narkoba yang memicu pergaulan bebas  dan penggunaan IT yang tidak terkontrol  serta tradisi’adat sehingga hal ini  menyebabkan anak remaja yang belum cukup umur terpaksa menikah akibatnya belum ada pendewasaan dalam mengarungi bahtera rumah tangga kemungkinan pemicu perceraian ,termasuk kehamilannya di khawatirkan beresiko maka dari itu pratek perkawinan anak perlu di cegah dengan dibuatkan nya regulasi berupa peraturan daerah yang mengacu pada UU

UU perkawinan no 1 tahun 1974 dan perubahannya UU no 16 tahun 2019 ,pada negara berkembang seperti indonesia perkawinan anak di bawah umur merupakan masalah sosial yang masih banyak terjadi di kalangan masyarakat indonesia termasuk di Sulawesi selatan dan perlu mendapatkan perhatian serius dari berbagai pihak ‘alduk KB DR .dr Fitriah Zainuddin M.Kes “mengatakan sejak tahun 2015 Indonesia bersama 116 negara sudah mendukung penghapusan perkawinan anak .demi membangun masa depan anak bangsa,ungkapnya dan disinilah peran pemerintah baik pusat,provinsi maupun Daerah membentuk gerakan terpadu ,berkoordinasi dan bersinergi semua lintas sektor dalam melakukan pencegahan perkawinan anak termasuk elemen masyarakat ikut andil dalam hal ini,terlebih lagi pengawasan orang tua  dalam mendidik anak-anak mereka termasuk pihak sekolah jelasnya

Beberapa tahun terakhir ini  ada kemajuan yang signifikan pencegahan perkawinan anak di Indonesia dengan mengamandemen UU perkawinan 2019 yang menetapkan usia sah menikah 19 tahun ,Australia sangat mendukung pencapaian tersebut via kemitraan dengan pemerintah pusat,daerah dan akademisi, ormas  ujar Browyn Robbins

Jurnalis.: (Ani hasan )  

Editor.:(Redaksi)

 

banner 728x90

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *