DPPPA Enrekang Mengikuti Lokakarya Hari Ke 2 Pencegahan Perkawinan Anak

 

Chibernews.com -Enrekang Lokarya yang di selenggarakan ICJ (Institute Community Justice) tingkat Profensi Sulawesi Selatan pada hari kedua secara virtual berlansung apik, Kamis 5 Nopember 2020 .
dimana beberapa Kabupaten memaparkan Strada PPAnya dalam bentuk Draf sebagai acuan penyusunan program kerja DPPPA 5 Kabupaten yang ikut lokakarya yakni kabupaten Enrekang, Sidrap,Tana toraja,Toraja Utara, dan Pinrang.

Kabupaten Enrekang sebagai pilot projet PPA ,akan berkomitmen melakukan pencegahan perkawinan anak.Menurut Drs Haji Burhanuddin M.Ap selaku kepala Dinas Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak pada saat memaparkan Dokumentasi PPA.di depan para peserta ‘ Isu perkawinan anak belum terlalu memboming di Enrekang . bahkan di anggap oleh masyarakat hal yang biasa, sehingga perlu di bentuk suatu gerakan pencegahan yang melibatkan semua linier demi kemajuan Indeks pembangunan Manusia, bahkan Bupati Enrekang melarang keras perkawinan anak di bawah umur.

Data perkawinan anak tahun 2019 masih dalam pengimputan oleh kemenag, kami belum dapat akurasi datanya, kendati demikian dari seluruh kecamatan di Kabupaten Enrekang ada dua kecamatan yang tertinggi angka perkawinan anak yaitu kecamatan Maiwa dan Masalle.Maiwa memiliki 23 desa, Masalle daerah terisolir dari kabupaten kota,jelas Burhanuddin
Lanjut dia katakan ” 1/3 Kabupaten Enrekang berada di daratan selebihnya daerah pegunungan (masserempulu)
Faktor yang mempengaruhi perkawinan anak, budaya,kadang orang tua belum memahami besarnya resiko perkawinan dini, takut kalau anaknya tidak menikah bahasa Enrekangnya “Lado” kemudian ada istilah banyak anak banyak rezeki padahal.tidak demikian justru pemerintah canangkan cukup 2 anak saja, selain itu faktor ekonomi, kemiskinan, pendidikan (putus sekolah) Broken Home, perceraian kedua orang tua akhirnya anak tersebut terlantar dan di pelihara neneknya,pengaruh pergaulan bebas dengan menggunakan obat-obat terlarang yang mengarah pada sekx bebas, Penggunaan IT yang tidak terkontrol, adanya konten pornografi yang mereka tonton, kurangnya pengawasan orang tua, maupun pihak sekolah, sehingga bisa menimbulkan anak tersebut lepas kontrol dalam pergaulan yang menyebabkan ada hamil di luar nikah.
DPPPA Enrekang akan lebih Fokus membuat program kerja tahin 2021 tentang pencegahan perkawinan anak ,dengan dukungan regulasi yang ada seperti UU no 1 tahun 1974 perubahannya UU no 16 tahun 2019, perda no 7 tahun 2018 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak yang di perkuat peraturan Bupati, semua stacholder, pemangku kepentingan, baik lembaga pemerintah daerah kecamatan,desa dan kelurahan , lembaga vertikal, ormas, forum anak, LSM, media .massa bersama-sama ikut andil dalam pencegahan perkawinan anak. secara intens perlu di sosialisasikan’imbuh nya .
Jurnalis (Ani Hasan )
Editor ( Redaksi)

 

banner 728x90

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *