DPPPA Enrekang Ikuti Sosialisasi Stranas, Strada PPA Tingkat Provinsi Sulsel

Chiibernews.com–Enrekang Sosialisasi Stranas PPA(Pencegahan Perkawinan Anak) Strada tingkat Provinsi Sulawesi Selatan di gelar secara Virtual Selasa 3 Nopember 2020, kurang lebih 300 peserta ikut serta dalam acara tersebut dari 24 Kabupaten Kota, termasuk Kabupaten Enrekang mendapat , pilot project .

ICJ (Institute  Community Justice) selaku penyelenggara kegiatan yang di dukung AIPJ2( Australia Indonesia Partnership For Justice 2) tak luput di hadiri kepala dinas Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan pengendalian penduduk dan KB Provinsi Sulawesi Selatan  DR.dr. Fitriah zainuddin M.kes dan Bappena sebagai Narasumber dan di rangkaikan tanya jawab dari peserta sosialisasi
“Menurut Fitriah, Indonesia merupakan negara ke 7 dan ke 2 Asia terbanyak melakukan praktek perkawinan anak, sementara  data Susenas tahun 2019 20 provinsi di indonesia termasuk Sulawesi Selatan dengan angka prevalensi perkawinan anak di atas angka nasional 12,10 persen sedangkan rata-rata angka nasional 10,82 persen Ungkap nya,
Lanjut di katakan Ferry Mambaya “direktir ICJ, semua pihak yang berkompoten dalam hal ini berusaha mendorong lahirnya road map  pencegahan perkawinan anak, sesuai regulasi yang ada.”
Tak dapat di pungkiri “terjadinya
perkawinan dini di sebabkan faktor pendidikan (putus sekolah)  ekonomi(Kemiskinan),Broken home,Narkotika  yang memicu pergaulan bebas  dan penggunaan IT yang tidak terkontrol  serta tradisi’adat sehingga hal ini  menyebabkan anak remaja yang belum cukup umur terpaksa menikah akibatnya belum ada pendewasaan dalam mengarungi bahtera rumah tangga akhirnya tak bahagia terjadilah  perceraian ,selain itu  kehamilannya di khawatirkan beresiko pada kematian ibu dan anak .jelas Fitriah,”

Maka dari itu pratek perkawinan anak perlu di cegah dengan dibuatkan nya regulasi berupa peraturan daerah yang mengacu pada UU
UU perkawinan no 1 tahun 1974 dan perubahannya UU no 16 tahun 2019 ,pada negara berkembang seperti indonesia perkawinan anak di bawah umur merupakan masalah sosial yang masih banyak terjadi di kalangan masyarakat indonesia termasuk di Sulawesi selatan dan perlu mendapatkan perhatian serius dari berbagai pihak ‘Dalduk KB DR .dr Fitriah Zainuddin M.Kes “mengatakan sejak tahun 2015 Indonesia bersama 116 negara sudah mendukung penghapusan perkawinan anak .demi membangun masa depan anak bangsa,ungkapnya dan disinilah peran pemerintah baik pusat,provinsi maupun Daerah membentuk gerakan terpadu ,berkoordinasi dan bersinergi semua lintas sektor dalam melakukan pencegahan perkawinan anak termasuk elemen masyarakat ikut andil dalam hal ini,terlebih lagi pengawasan orang tua  dalam mendidik anak-anak mereka termasuk pihak sekolah.Beberapa tahun terakhir ini  ada kemajuan yang signifikan pencegahan perkawinan anak di Indonesia dengan mengamandemen UU perkawinan 2019 yang menetapkan usia sah menikah 19 tahun ,Australia sangat mendukung pencapaian tersebut via kemitraan dengan pemerintah pusat,daerah dan akademisi, ormas  ujar Browyn Robbins

Jurnalis: (Ani hasan )

Editor.:(Redaksi)

banner 728x90

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *