Diduga Kepala Desa Paliat Tidak Transparan Menggunakan Dana Desa

Chibernews.co.id,Sapeken— Diduga Desa paliat kecamatan sapeken kabupaten sumenap diduga tidak transparan dalam mengelola ADD/DD sehingga selama dua priode belum ada nampak jelas pembangunan seperti inprastruktur yang ada didesa paliat kecamatan sapeken.

Sudah jelas peraturan negara sudah menekan pemerintah desa untuk transparansi dalam pengelolaan anggaran desa dan dapat diartikan sebagai bagian dari suatu sistem pengelolaan keuangan daerah yang menyediakan informasi keuangan yang terbuka bagi masyarakat Desa, sebagaimana telah diatur dalam UUD 1945 pasal 28 F, UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan UU No. 6 Tahun 2014 pasal 82 dan 86 tentang Desa.

Tapi hal itu sangat disayangkan oleh masyarakat desa paliat kecamatan sapeken di karnakan Maharuddin selama menjabat dua priode kepala desa belum ada yang di bangun di desa paliat baik itu jalan desa maupun pembangunan lainnya

Masyarakat mengangap dana desa sudah cair tapi belum ada juga pemerintah desa untuk membangun desa terutama jalan desa yang saat ini masih amburadul sulit di lalui masyarakat desa itu sendiri

Masyarakat desa paliat kecamatan sapeken untuk lebih transparan dalam mengelola dana desa dan segera membagun jalan desa untuk kepentingan masyarakat desa dalam perekonomian masyarakat desa paliat khususnya kami sebagai masyarakat nelayan.

Menurut keterangan masyarakat desa paliat kecamatan sapeken yang tidak ingin namanya disebut mengatakan selama dua priode Maharuddin menjabat kepala desa belum ada satu pembagunan yang di lakukan melalui ADD sehingga perekonomian kami sebagai nelayan di desa paliat kecamatan sapeken masih sulit diakibatkan jalan desa amburadul(Rusak Parah) ujarnya.

Terpantau oleh media chibernews.co.id sejumlah jalan dari 6 dusun yang ada di desa paliat kecamatan sapeken belum ada perbaikan masih sulit untuk dilalui oleh masyarakat desa.

Belum ada pembangunan jalan desa yang nampak terlihat sedangkan dana desa sudah turun ke pemerintah desa.Hal tersebut dapat diduga memicu kerugian Negara, yakni berpotensi memberi ruang penyalahgunaan anggaran oleh pihak pemerintah desa itu sendiri

Dikarnakan ada dugaan meraup keuntungan yang lebih besar. Pasalnya tidak adanya pembagunan desa yang menyebutkan nilai anggaran, nama pekerjaan yang di kerjakan selama dua priode.

Dalam hal ini pengawasan dari Pemerintah Kecamatan sapeken
beserta para kasi dan pendamping Desa juga BPD lalai bungkam
dalam melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Pemerintah Desa paliat.tutupnya

banner 728x90

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *