Aliansi Mahasiswa Pemuda Anti Korupsi (AMPAK) Enrekang Anggap Kinerja KPK Tebang Pilih dalam Menangani Kasus Korupsi di Enrekang

Chibernews,com,Enrekang–Setelah dirilisnya penagkapan walikota tasikmalaya yang diduga melakukan tindak pidana korupsi dana DAK. bukannya menerima pujian, lembaga pemberantasan korupsi ini justru mendapatkan kritikan oleh sebagain besar masyarakat pemuda kabupaten enrekang sulawesi selatan.  Pasalnya dengan kasus yang sama terkait persoalan korupsi dana DAK yang notabeneya jumlah korupsi dana dak sudah terjadi sejak tahun 2017 dan jumlah dana korupsi terbilang lebih banyak ketimbang dana dak yang ada di tasikmalaya.

Andi pangeran selaku kordinator aliansi mahasiswa pemuda anti korupsi (AMPAK) angkat bicara soal ini.”kita melihat kebelakang sedikit,  setelah pelemahan KPK kemarin,  kinerja KPK kian tidak bisa lagi kita percaya sepenuhnya,  tidak menutup kemungkinan KPK juga bermain dalam persoalan pilih pilih kasus,

Bacaan Lainnya

dengan berlatar belakang persoalan waktu dan jumlah anggaran yang dikorupsi bisa jadi menjadi pertimbangan.  Baru baru ini walikota tasikmalaya ditangkap kerena korupsi 400 juta dana dak sedangkan ada kasus yang lebih besar yaitu korupsi  DAK Enrekang sebesar 39 M yang tidak sampai 10% dari korupsi walikota tasikmalaya yang sampai hari ini tidak mampu di selesaikan. Ini menjadi bukti bahwa KPK dalam tindakan dalam memberantas kasus korupsi menjadi pertanyaan besar “. Tegasnya

Mantan ketua bem fisip unibos ini juga mempertanyakan persoalan konsistensi daripada KPK dan kejaksaan tinggi sulsel terkait penyelesaian kasus DAK yang ada di kabupaten  enrekang sulawesi selatan.

“sebelumnya kami selalu saja dijanji oleh kepala kejati sulsel bahwa kasus ini akan dipercepat, tapi nyatanya sampai saat ini belum juga ada titik terang.  Ini yang menjadi sorotan bagi kami, padahal kita ketahui bahwa kasus ini sudah lama sekali,  apakah karena anggaran yang dikorupsi cukup banyak sehingga dapat dibagi” oleh oknum kejaksaan tinggi sulsel dan KPK agar dapat ditenggelamkan”ujarnya

“Seperti kita ketahui bersama, ada beberapa pertanyaan besar untuk kemudian mengapa kasus ini tidak kunjung selesai, apakah kejati sulsel memang tidak berniat untuk menyelesaikannya,? Atau bisa saja kejati sulsel sudah menerima asupan vitamin agar kasus ini dapat di hilangkan begitu saja. Ditambah lagi institusi KPK yang justru tebang pilih kasus,  tasikmalaya saja bisa,  kenapa kasus dak yang ada di enrekang tidak bisa,  apakah karena ditasikmalaya jumlahnya sedikit sehingga tidak dapat dibagi unkap Andi pangeran

Lanjut  Andi pangeran, Sebelumnya perlu di pertegas bahwa kasus ini yang ada di enerekang persoalan DAK sudah jelas melibatkan bupati enrekang dan juga anaknya, apalagi yang menjadikan kasus ini begitu lamban untuk diselesaikan. Orangnya sudah jelas ada? Tinggal komitmen institusi ini yang menjadi sorotan. Apakah Kejaksaan tinggi sulsel dan juga KPK sudah tidak relevan lagi untuk menjalankan tugas dan fungsinya.

Perlu diketahui bersama bahwa ada 4 paket pada tahun 2017 dan 14 paket tahun 2018 telah dianggarkan ulang oleh pemerintah enrekang sebagaimana untuk menutupi korupsi yang telah dilakukan oleh Bupati dan Anak beserta koleganya. Ini menjadi bukti bahwa kerja sama antara bupati muslimin bando dan anaknya mitra beserta oknum kejaksaan tinggi sulsel cukup solid karena sedikit demi sedikit mampu memperkecil atau menutupi kasus korupsi yang telah mereka rencanakan bersama. Harapannya KPK tolong jangan jadi lemah, tentu saja kami percaya KPK tidak menerima suap dari pihak tertentu dan agar bisa secepatnya mengambil tindak lanjut terkait kasus korupsi DAK di Enrekang.”

(Tiam Redaksi)

banner 728x90

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *