Ach. Supyadi Kuasa Hukum Perangkat Desa Menang Lagi Ditingkat Banding, Kades Pandan Kalah Telak

Chibernews.co.id, Pamekasan,– Banding yang diajukan oleh Kepala Desa (Kades) Pandan, Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan, Hariyanto sejak awal menunjukkan bahwa pemerintah tingkat desa itu gagal melihat gugatan ditingkat pertama yakni di PTUN Surabaya yang telah dimenangkan oleh perangkat desanya sebagai evaluasi bahwa tindakan Kades Pandan yang memberhentikan beberapa perangkat desanya adalah tindakan yang keliru. Kamis, (30/11/2023).

Kemenangan kembali ditingkat banding PT. TUN Surabaya oleh perangkat desa melalui Kuasa Hukumnya Ach Supyadi, SH., MH. ini menguatkan fakta bahwa tindakan Kades Pandan yang memberhentikan perangkat desanya sudah tidak bisa dibenarkan secara hukum.

Sebelumnya Kepala Desa Pandan pada gugatan ditingkat PTUN Surabaya telah dinyatakan kalah, majelis hakim di PTUN Surabaya telah memenangkan gugatan 6 orang perangkat desa yang diberhentikan oleh Hariyanto selaku Kepala Desa Pandan, tapi pada tanggal 27 September 2023 Kepala Desa Pandan melalui Kuasa Hukumnya Sulaisi Abdurrazaq mengajukan banding ke PTTUN Surabaya dengan register nomor : 169/B/2023/PTTUN.SBY, kemudian oleh majelis tingkat banding diputus dengan menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 47/G/2023/PTUN.SBY, tanggal 13 September 2023, yang dimohonkan banding.

Supyadi panggilan dari Ach Supyadi SH MH selaku Kuasa Hukum Para Perangkat Desa menyatakan bahwa kemenangan ditingkat banding ini sudah final dan Kepala Desa Pandan sudah tidak bisa mengajukan upaya hukum ke tingkat kasasi.

“Kami sudah menang dan ini sudah final”, jelas Supyadi menanggapi pertanyaan dari media.

“Sudah dua kali kami menang, di PTUN menang dan di PTTUN bandingnya kami juga menang”, tambahnya.

Sementara itu, Sulaisi Abdurrazaq selaku Kuasa Hukum Kepala Desa Pandan saat dikonfirmasi melalui nomor WhatsAppnya tidak memberikan tanggapan atau komentar apapun, padahal pesan yang dikirim melalui WhatsAppnya sudah centang dua dan centang biru alias sudah terbaca.

Media ini kembali mencoba untuk konfirmasi kepada Sulaisi Abdurrazaq dengan menelpon langsung ke telpon WhatsAppnya di nomor 0878700xxxxx akan tetap tetap tidak diangkat.

Dipemberitaan sebelumnya, 6 perangkat desa yaitu Moh. Taufik Dkk diberhentikan oleh Kepala Desa Pandan, kemudian yang bersangkutan melakukan gugatan ke PTUN Surabaya dengan perkara Nomor 137/G/2022/PTUN/SBY.

Namun terhadap gugatan itu, kepala desa Pandan membuat surat pencabutan atas SK pemberhentian perangkat desa. Hal itu dibuktikan dengan SK pencabutan terhadap SK pemberhentian sebagaimana keputusan Kepala desa Pandan Nomor 141/24/432.503.3/2022.

Namun tidak berselang lama dari pemberhentian pertama yaitu pada awal bulan Maret 2023 ke-6 perangkat desa yakni Moh. Taufik, dkk diberhentikan kembali untuk kedua kalinya dan kemudian Moh Taufik, dkk melakukan gugatan ke PTUN Surabaya.

Terhadap gugatan yang dilayangkan ke-6 perangkat desa yang diberhentikan ini teregister dengan perkara nomor : 47/G/2023/PTUN SBY dan terus berlanjut dengan beberapa kali digelar persidangan, lalu pada tanggal 13 September 2023 Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya memutus perkara tersebut dengan putusan eksepsi dari Tergugat yakni Kepala Desa Pandan yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya Sulaisi Abdurrazaq tidak diterima.

Sementara terhadap pokok perkara, PTUN Surabaya menyatakan mengabulkan gugatan Para penggugat yakni Moh. Taufik, dkk yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya yaitu Ach Supyadi untuk seluruhnya.

Supyadi selaku Kuasa Hukum Penggugat ketika dikonfirmasi menjelaskan bahwa dirinya sudah menduga dari awal bahwa kesewenang-wenangan Kepala Desa Pandan yang memberhentikan 6 orang perangkat telah menyalahi hukum.

“Dari awal sudah saya tegaskan memberhentikan 6 orang perangkat itu melanggar hukum, terbukti kan sekarang putusan pengadilan di PTUN Surabaya memenangkan kami”, ujarnya.

Supyadi menambahkan : “Kemenangan kami ini bisa membahayakan jabatan kades sendiri, kalau kedepannya masih melanggar hukum, kami akan ajukan gugatan kepada Kepala Desa Pandan untuk diberhentikan dari jabatannya”, tegasnya.

“Walaupun Tergugat banyak melakukan rekayasa dan kecurangan tapi di putusan ini telah menunjukkan keadilannya dengan memenangkan kami” tutur Supyadi.

Sementara itu Sulaisi Abdurrazaq selaku Kuasa Hukum Kepala Desa Pandan sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini saat di telpon ke nomor selulernya di 0878700xxxxx untuk dikonfirmasi panggilan telponnya berbunyi bertanda panggilan telpon tersambung tapi tidak diangkat, kemudian media ini menghubungi telpon WhatsAppnya hanya terlihat memanggil tapi tidak berdering bertanda WhatsApp tidak aktif.

Selanjutnya media ini mengkonfirmasi dengan mengirimkan pesan melalui aplikasi WhatsAppnya namun hingga berita ini ditayangkan masih belum ada tanggapan.

banner 728x90

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *